Bisnis / Energi
Rabu, 22 Juli 2026 | 10:32 WIB
Dirjen Migas ESDM, Laode Sulaeman di Jakarta, Rabu (22/7/2026). [Suara.com/Yaumal]
Baca 10 detik
  • Kementerian ESDM di Jakarta pada Rabu (22/7/2026) menegaskan bahwa gas Blok South Andaman diprioritaskan bagi masyarakat Aceh.
  • Pemerintah dan KKKS berupaya mencari jalan tengah melalui sosialisasi agar pengolahan gas memenuhi aspirasi masyarakat Aceh.
  • Produksi gas tersebut telah memiliki pembeli dari BUMN sektor pupuk dan berpeluang memanfaatkan fasilitas kilang Arun.

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan, rencana pengembangan Wilayah Kerja South  Andaman akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan industri di Aceh.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, menyatakan bahwa pemerintah saat ini tengah gencar melakukan sosialisasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai rencana pengembangan blok tersebut.

"Kita mau membuat langkah-langkah sosialisasi yang baik agar masyarakat Aceh paham keberadaan gas ini salah satu prioritasnya untuk masyarakat Aceh," ujar Laode di Jakarta yang dikutip pada Rabu (22/7/2026). 

Laode menjelaskan, sosialisasi tersebut juga bertujuan mencari win-win solution antara rancangan Plan of Development (POD) yang telah disepakati pemerintah dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan aspirasi masyarakat Aceh, termasuk keinginan agar gas diolah di darat.

Ia menepis, kekhawatiran publik bahwa hasil produksi gas dari Blok Andaman akan seluruhnya dialirkan ke luar wilayah Aceh, seperti ke Pulau Jawa.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa gasnya nanti dialirkan ke Jawa. Itu tidak benar. Maksud dari win-win solution ini adalah mempertemukan POD yang sudah diteken dengan keinginan masyarakat untuk mengoptimalkan kebermanfaatannya bagi Aceh," tegasnya.

Ilustrasi gas. [Unpslash]

Terkait komersialisasi, Laode mengungkapkan bahwa gas dari Blok Andaman sudah memiliki calon pembeli. Salah satu pihak yang disiapkan untuk menyerap pasokan gas tersebut adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pupuk.

Mengenai fasilitas pengolahan, pemerintah membuka peluang untuk memanfaatkan infrastruktur yang sudah tersedia di kilang Arun.

"Gas itu siap diproduksikan jika pembelinya sudah ada, dan pembelinya sudah ada dari BUMN, salah satunya industri pupuk. (Mengenai pengolahan) nanti kita lihat, Kan yang diperlukan gasnya. Jadi bisa memanfaatkan yang ada di Arun," pungkas Laode.

Baca Juga: Mulai 2027 Bensin Wajib Dicampur Etanol, Demi Kurangi Impor BBM

Load More