Proyek E10 Ambisius, Tapi Siapa Mau Pasok Tebu untuk Pemerintah?

Suara.com - Pengamat pertanian Khudori mendesak pemerintah untuk menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dan rinci dalam pengembangan industri bioetanol berbasis tebu. Ia mengingatkan pasokan tebu dalam negeri saat ini sudah diserap untuk berbagai industri dan karenanya proyek bensin campur etanol 10 persen atau E10 harus benar-benar disusun secara rinci sebelum diterapkan.

"Perlu peta jalan detail yang menuntun rencana kerja, cara mencapai, evaluasi hingga outcome," kata Khudori di Jakarta, Jumat (24/7/2026).

Ia mengatakan selain menyusun peta jalan, pemerintah juga perlu memastikan pembagian tugas yang jelas antarinstansi serta konsistensi pelaksanaan di lapangan.

Pernyataan tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah mempercepat pengembangan bioetanol berbasis tebu untuk mendukung implementasi E10.

Khudori mengingatkan pengembangan bioetanol juga memerlukan kepastian pasokan bahan baku, termasuk tebu.

Tetes tebu yang selama ini menjadi bahan baku utama bioetanol juga dimanfaatkan oleh berbagai industri lain, seperti industri bumbu masak, alkohol, dan kosmetik.

"Bisakah dipastikan semua tetes, terutama milik swasta, akan disetor untuk program bahan bakar nabati dan diolah menjadi etanol? Bagaimana jika tetes tidak mungkin digeser? Apa alternatifnya?" ujar Khudori.

Pertamina New & Renewable Energy saat ini mengembangkan bioetanol dari berbagai bahan baku, tidak hanya tetes tebu, tetapi juga nira aren, sorgum, singkong, hingga jagung.

Saat ini penerapan bensin campuran etanol lima persen (E5) masih dilakukan secara terbatas di sekitar 170 SPBU Pertamina di Jawa Timur dan Jakarta.

Baca Juga: Bahlil: Kewajiban E10 Paling Lambat Berlaku pada 2028

CEO Pertamina New & Renewable Energy John Anis memperkirakan Indonesia membutuhkan sekitar 20 hingga 30 pabrik bioetanol baru dalam dua tahun ke depan untuk mendukung perluasan implementasi bahan bakar campuran etanol.

Presiden Prabowo Subianto sendiri sudah menargetkan pembangunan hingga 50 pabrik bioetanol guna mengurangi ketergantungan impor bensin sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Pemerintah juga tengah merevisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel).

Revisi tersebut antara lain akan mengakomodasi penambahan kapasitas fasilitas pencampuran (blending) bioetanol.