Mendagri Ungkap Anggaran Pemulihan Banjir Sumatra Capai Rp 100,1 Triliun

Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan anggaran pemulihan bencana banjir Sumatra mencapai Rp 100,1 triliun. Anggaran ini berlaku untuk provinsi terdampak bencana seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat selama tiga tahun hingga 2028.

Mendagri sekaligus Ketua Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana Sumatera ini mengungkapkan kalau jumlah anggaran tersebut adalah hasil usulan dari Kementerian/Lembaga (K/L) terkait yang tergabung dalam Satgas. Ini juga berasal dari usulan Pemerintah Daerah (Pemda) terdampak banjir.

"Itu selama tiga tahun sampai tahun 2028 totalnya Rp 100,1 triliun," kata Tito di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Senin (27/7/2026).

Namun sejak awal tahun 2026, Pemerintah juga sudah menyalurkan anggaran sebanyak Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi maupun kota-kota terdampak bencana banjir Sumatra.

Dari anggaran ini, Tito menggenjot Pemda untuk bekerja memulihkan wilayahnya seperti membangun jalan, memperbaiki jembatan, sekolah, dan fasilitas terdampak lain.

Selain itu, Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 39 triliun untuk K/L tergabung Satgas Pemulihan dan Rehabilitasi-Rekonstruksi Bencana Sumatera tahun ini.

Dari dana itu, Tito menyebut sekitar Rp 31,1 triliun telah dicairkan dan ditransfer oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga arahan langsung dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Rincinya, dana itu digunakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebanyak Rp 21,1 triliun untuk perbaikan infrastruktur, jalan, jembatan, hingga sungai.

Kemudian sekitar Rp 4 triliun dipakai oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk memperbaiki 4.992 sekolah yang terdampak di tiga provinsi.

Baca Juga: Tito Mohon-mohon ke Purbaya Minta Cairkan Tambahan Anggaran Rp 6 T buat Pemulihan Sumatra

Ada pula Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk membangun hunian tetap (huntap) sebanyak Rp 2,3 triliun di tahun 2026. Selanjutnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sekitar Rp 562 miliar untuk puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), klinik, dan Puskesmas Pembantu (Pustu).

Kemudian Kementerian Sosial (Kemensos) dengan anggaran Rp 2,5 triliun untuk bantuan sosial (bansos) yang sudah disalurkan oleh Kementerian Keuangan. Terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melakukan validasi penerima bansos dan lainnya.