Perry Warjiyo Mundur, Gimana Nasib Stabilitas Keuangan RI

Suara.com - Mundurnya Perry Warjiyo dari Gubernur Bank Indonesia membuat heboh pasar keuangan. Salah satunya, koordinasi soal stabilitas sistem keuangan menjadi agak tersendat karena peralihan kepemimpinan di Bank Indonesia.

Untuk diketahui, pemerintah memiliki lembaga yang menagangi krisis keuangan di Indonesia yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Lembaga itu tediri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

Lantas apakah benar koordinasi KSSK sempat tersendat?

Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu memastikan koordinasi antaranggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) berjalan secara intensif untuk menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

Ia mengklaim, pertukaran informasi mengenai kondisi ekonomi makro dan sistem keuangan dilakukan setiap hari.

Menurut Anggito, koordinasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui rapat resmi, tetapi juga melalui pembaruan informasi secara rutin yang melibatkan seluruh anggota KSSK.

"Ya koordinasi kalau kita lihat sebetulnya koordinasinya secara virtual itu setiap hari kita ada update mengenai informasi keuangan ekonomi makro dan keuangan, satu," ujarnya saat ditemui di Istana Negara, Jakarta yang dikutip, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, koordinasi juga dilakukan di tingkat teknis melalui sekretariat bersama yang beranggotakan perwakilan dari seluruh institusi di KSSK.

"Yang kedua lalu ada rapat-rapat di tingkat teknis, ada sekretariat yang juga berasal dari semua anggota KSSK hingga rapat prinsipal," katanya.

Baca Juga: IHSG dan Rupiah Melemah Usai Perry Warjiyo Mundur, Gubernur BI Buka Suara

Anggito mengatakan, koordinasi di tingkat pimpinan atau rapat prinsipal melibatkan empat otoritas utama yang menjadi anggota KSSK, yakni Gubernur Bank Indonesia (BI), Menteri Keuangan, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua LPS.

Ia menegaskan, seluruh perkembangan kondisi ekonomi dan sistem keuangan terus dimutakhirkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas sektor keuangan nasional.

"Prinsipal itu Gubernur BI, Menteri Keuangan, Ketua OJK, dan Ketua LPS. Itu selalu diupdate, dimutakhirkan dan disampaikan kepada media tiga bulan sekali ya," bebernya.

Sementara, Pejabat Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar KSSK terus memperkuat koordinasi dan sinergi antarotoritas dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan nasional.

Arahan tersebut disampaikan Presiden dalam pertemuan yang dihadiri anggota KSSK bersama Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/7/2026).

Menurut Destry, penguatan koordinasi diperlukan karena masing-masing anggota KSSK memiliki kewenangan dan instrumen kebijakan yang saling berkaitan sehingga perlu diselaraskan.

"Tadi kami membahas arahan dari Pak Presiden juga bahwa kami yang diundang ini KSSK ya. KSSK plus ada Danantara tadi. Jadi intinya adalah ke depan bagaimana KSSK terus di dalam KSSK-nya juga terus meningkatkan koordinasi dan kerjasama. Khususnya terkait dengan kebijakan-kebijakan di mana masing-masing kita ada kebijakan yang bisa harus kita koordinasikan," pungkas Destry.