Pemprov Dorong Perluasan MBG ke Wilayah Sulit Akses

Suara.com - Pemerintah mendorong perluasan cakupan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke sejumlah wilayah yang sulit dijangkau akibat keterbatasan akses dan infrastruktur.

Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau mengatakan, wilayah dengan kondisi geografis dan akses yang terbatas perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan program MBG, terutama karena kebutuhan masyarakat di daerah tersebut cukup besar.

“Komitmen kami untuk 3T itu menjadi prioritas. Kami ingin anak-anak di kampung-kampung yang sebetulnya dalam kondisi lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan MBG,” ujar Ahmad dalam keterangannya.

Menurut Ahmad, Pemprov Papua Barat Daya telah berkoordinasi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk membahas cakupan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dalam pelaksanaan program tersebut.

Saat ini, Kabupaten Maybrat dan Tambrauw termasuk wilayah 3T berdasarkan ketentuan pemerintah pusat.

Namun, Pemprov Papua Barat Daya menilai sejumlah wilayah di Kabupaten Sorong dan Sorong Selatan juga menghadapi kondisi serupa, terutama dari sisi aksesibilitas.

Atas dasar itu, pemerintah provinsi telah mengusulkan perluasan cakupan wilayah melalui surat Gubernur Papua Barat Daya kepada pemerintah pusat.

Usulan tersebut disampaikan setelah Pemprov Papua Barat Daya berkomunikasi dengan Direktur Daerah Tertinggal Kemendes PDT.

Ahmad berharap kondisi di lapangan dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam menentukan cakupan pelaksanaan MBG, sehingga program tersebut juga dapat menjangkau anak-anak di kampung yang sulit diakses.

“Yang penting jalan supaya anak-anak kita di kampung-kampung yang sebetulnya lebih membutuhkan ini bisa mendapatkan,” katanya.