- Pemerintah berencana membuka rekening bank massal bagi warga berusia 17 tahun ke atas untuk meningkatkan inklusivitas keuangan.
- Tulus Abadi menyatakan saldo awal Rp50.000 berpotensi habis karena potongan biaya administrasi bank jika tanpa aturan khusus.
- Kebijakan tersebut dikhawatirkan menghasilkan banyak rekening tidur karena tidak semua pemiliknya rutin menerima bantuan sosial.
Suara.com - Rencana pemerintah membuat rekening bank secara massal bagi masyarakat berusia 17 tahun ke atas yang belum memiliki rekening mendapat catatan dari perspektif perlindungan konsumen.
Pegiat Perlindungan Konsumen sekaligus Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI) Tulus Abadi mengatakan, saldo awal yang diberikan pemerintah berpotensi tidak benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat apabila rekening tetap dikenakan biaya administrasi bank.
"Dana sebesar Rp 50.000 praktis akan habis termakan oleh biaya administrasi bank. Bank akan memotong di awal untuk biaya pembuatan rekening, misalnya sebesar Rp 10.000, dan akan dipotong biaya administrasi bulanan. Jadi uang tersebut akan habis dengan sendirinya, tanpa bisa diambil oleh konsumen," kata Tulus dalam pernyataannya, Minggu (13/9/2026).
Tulus menilai manfaat saldo awal tersebut baru bisa dirasakan masyarakat apabila pemerintah memastikan uang Rp50.000 tidak tergerus biaya administrasi rekening.
Ia menyebut pemerintah perlu membuat ketentuan khusus agar saldo tersebut benar-benar menjadi manfaat yang diterima masyarakat, bukan sekadar dana yang masuk ke rekening lalu berkurang karena potongan bank.
Catatan tersebut menjadi penting karena kebijakan pembukaan rekening massal ditujukan untuk meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan masyarakat sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial.
Selain persoalan biaya administrasi, Tulus juga mempertanyakan apakah pembukaan rekening secara massal otomatis akan membuat masyarakat semakin aktif menggunakan layanan perbankan.
Menurut dia, rekening yang telah dibuat belum tentu digunakan secara rutin oleh pemiliknya, terutama karena tidak semua penerima rekening baru tersebut akan menerima bansos.
"Rekening tersebut juga berpotensi menjadi rekening dormant, alias rekening tidur. Sebab dari 200 juta rekening yang dibuat tersebut, tidak semuanya menerima bansos. Dan belum tentu mendorong masyarakat gemar menabung di bank," katanya.
Karena itu, menurut Tulus, pemerintah perlu mengkaji kembali desain kebijakan tersebut agar tujuan meningkatkan inklusivitas dan literasi keuangan tidak berhenti pada sekadar bertambahnya jumlah rekening.