Bank Jor-joran Salurkan Kredit Hijau, Tapi Ancaman Greenwashing Mengintai

Suara.com - Tren pembiayaan hijau di industri perbankan Indonesia terus melesat hingga semester I-2026. Nilai kredit yang mengalir ke sektor-sektor berkelanjutan kini telah mencapai ratusan triliun rupiah di sejumlah bank besar. Namun, di balik lonjakan tersebut, muncul peringatan agar ekspansi pembiayaan hijau tidak hanya berhenti pada label, melainkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi lingkungan.

Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sekaligus kandidat Doktor Perbanas Institute, Lukmanul Khakim, mengingatkan bahwa besarnya portofolio pembiayaan hijau harus dibarengi dengan integritas dan transparansi dalam implementasi. Menurutnya, risiko terbesar yang kini membayangi industri adalah praktik greenwashing, yakni pencitraan seolah-olah sebuah proyek ramah lingkungan padahal manfaatnya tidak dapat dibuktikan.

"Semakin besar nilai pembiayaan hijau, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa label 'hijau' benar-benar mencerminkan kualitas yang nyata. Jangan sampai laporan pembiayaan hijau ternodai dugaan greenwashing atau pencitraan ramah lingkungan yang tidak sejalan dengan praktik bisnis sesungguhnya," kata Lukman di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Data semester I-2026 menunjukkan bank-bank nasional semakin agresif menjadikan pembiayaan berkelanjutan sebagai strategi bisnis. Bank Mandiri telah menyalurkan pembiayaan hijau sebesar Rp173 triliun, disusul BCA Rp123 triliun dan BNI Rp78 triliun. Sementara itu, BRI mencatat pembiayaan berkelanjutan mencapai Rp815,4 triliun, termasuk kredit hijau Rp96,6 triliun serta pembiayaan KUR perumahan bagi lebih dari 77 ribu unit rumah.

Lukman menilai tren tersebut menjadi sinyal positif karena mampu mempertemukan kepentingan pertumbuhan ekonomi dengan agenda pelestarian lingkungan. Selain membuka akses pendanaan bagi proyek-proyek ramah lingkungan, pembiayaan hijau juga dinilai meningkatkan daya tarik Indonesia di mata investor global yang kini semakin mengutamakan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Mengutip data Global Sustainable Investment Alliance (GSIA), aset global pada reksa dana dan Exchange Traded Fund (ETF) berkelanjutan telah mencapai sekitar US$3,9 triliun hingga akhir 2025 atau melonjak lebih dari 600 persen dalam delapan tahun terakhir. Di Amerika Serikat, Investment Company Institute (ICI) juga mencatat aset reksa dana dan ETF berbasis ESG mencapai US$674,4 miliar pada Mei 2026 dengan arus dana yang kembali tumbuh positif.

"Keberlanjutan kini telah menjadi parameter utama dalam menilai risiko, daya saing, dan prospek jangka panjang suatu investasi. Karena itu, perkembangan pembiayaan hijau di Indonesia merupakan peluang besar untuk semakin terhubung dengan arus investasi global," ujarnya.

Meski demikian, Lukman menegaskan tantangan industri kini bukan lagi sekadar memperbesar nominal pembiayaan hijau, tetapi memastikan setiap proyek memenuhi standar keberlanjutan yang jelas, terukur, dan dapat diverifikasi.

"Setiap rupiah yang disalurkan harus dapat ditelusuri dampaknya. Setiap proyek harus memenuhi standar yang jelas. Setiap klaim keberlanjutan harus dapat diuji, bukan hanya dipercaya," tegasnya.

Baca Juga: Kisah Sukses UMKM dari Sumenep, Perjuangan Rosidah Membesarkan Usaha Gula Merah Berkat KUR BRI

Ia menilai Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi melalui Taksonomi Hijau Indonesia dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun implementasinya masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari terbatasnya proyek hijau yang layak didanai, kemampuan analis kredit dalam mengukur risiko lingkungan yang belum merata, hingga akses UMKM terhadap pembiayaan hijau yang masih terbatas.

Di sisi lain, kebutuhan pembiayaan sektor energi fosil yang masih tinggi juga membuat proses transisi menuju ekonomi rendah karbon tidak mudah. Padahal, pemerintah memperkirakan industri kecil dan mikro (IKM) hijau berpotensi menciptakan nilai ekonomi hingga Rp2.390 triliun pada 2030.

Untuk mempercepat perkembangan ekosistem pembiayaan hijau, Lukman mendorong penerapan skema blended finance, digitalisasi penilaian proyek hijau bagi UMKM, peningkatan kompetensi analis kredit, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam memantau penggunaan dana, serta verifikasi independen terhadap proyek-proyek yang mengklaim sebagai investasi hijau.

Menurutnya, langkah tersebut penting agar kepercayaan investor tetap terjaga di tengah meningkatnya perhatian global terhadap isu keberlanjutan.

"Di era ketika kepercayaan menjadi aset yang paling mahal, industri perbankan tidak cukup hanya membiayai ekonomi hijau. Perbankan juga harus menjaga agar makna 'hijau' itu sendiri tidak kehilangan nilainya. Sebab ketika keberlanjutan hanya menjadi slogan, Indonesia akan kehilangan kesempatan membangun masa depan ekonomi yang lebih tangguh, lebih adil, dan lebih lestari," pungkasnya.