Sawit RI Kerap Dihantam Black Campaign, Dianggap Ancaman Bisnis Global

Suara.com - Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) menyoroti maraknya kampanye negatif (black campaign) yang menyerang industri kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. 

Narasi miring yang terus dihembuskan di luar negeri tersebut dinilai bukan semata-mata isu lingkungan, melainkan erat kaitannya dengan persaingan bisnis minyak nabati global.

Direktur Keuangan, Manajemen Risiko & Umum BPDP, Zaid Burhan Ibrahim mengungkapkan bahwa keunggulan produktivitas sawit Indonesia yang sangat tinggi kerap dianggap sebagai ancaman kompetitif bagi produsen minyak nabati jenis lain di tingkat global.

"Masih terdapat kampanye negatif terkait dengan sawit Indonesia. Kalau di luar negeri itu kampanyenya mungkin karena salah satu terkait dengan persaingan," katanya dalam media briefing yang digelar di Hotel Mercure Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, sawit justru bisa memberikan dampak luar biasa untuk bahan bakar minyak nabati. Makanya ia menganggap kalau black campaign sawit RI sebagai persaingan potensial untuk bisnis globa. 

"Jadi image-nya dibuat, dikesankan ada kampanye-kampanye negatif," lanjut dia. 

Zaid mengklaim keunggulan sawit memang sulit ditandingi oleh komoditas minyak nabati lain seperti kedelai (soybean) atau bunga matahari (sunflower).

Sebab kelapa sawit mampu menghasilkan hingga 4 ton minyak per hektar, jauh melampaui kedelai yang hanya menghasilkan 0,4 ton per hektar dan bunga matahari sebesar 0,6 ton per hektar.

Lembaga di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menganggap kalau hal itulah yang menjadikan sawit sebagai the most land efficient vegetable oil crop, di mana kebutuhan minyak nabati dunia dapat dipenuhi dengan penggunaan lahan yang jauh lebih efisien.

Baca Juga: Industri Hiburan Indonesia Naik Kelas, Teknologi Jadi Senjata Baru di Balik Pengalaman Spektakuler

Selain tekanan dari luar negeri, Zaid mengakui industri sawit nasional juga masih memiliki tantangan dari dalam negeri. Beberapa di antaranya adalah upaya peningkatan produktivitas pekebun swadaya, penyelesaian legalitas lahan, serta pemenuhan tuntutan praktik perkebunan berkelanjutan dan energi bersih.

Untuk membendung kampanye negatif sekaligus membenahi sektor hulu hingga hilir, BPDP menegaskan perlunya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, media, hingga petani rakyat.

"Semua tantangan-tantangan tersebut tidak mungkin dijawab hanya oleh satu pihak. Untuk itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, asosiasi, akademisi, lembaga riset, media, dan tentu saja para pekebun yang memang perlu kita perhatikan secara terus-m

enerus," jelas Zaid.