Purbaya Bakal Lebih Aktif Tagih Pajak, Tapi Janji Tak Ada Kenaikan

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kalau Pemerintah bakal lebih aktif dalam mengumpulkan penerimaan negara lewat pajak.

Strategi ini diungkap Menkeu Purbaya karena tahun 2025 lalu hanya ada dua kantor wilayah (kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mampu memenuhi target penerimaan.

Purbaya menjelaskan kalau tahun lalu pertumbuhan pajak memang negatif karena adanya perlambatan ekonomi. Sedangkan tahun ini berbeda, di mana pertumbuhan pajak tumbuh 24 persen.

"2025 kan kalau dilihat pertumbuhan pajaknya juga negatif, negatif berapa persen gitu. Sekarang kan sudah tumbuh 24 persen, sudah beda environment-nya," katanya di Istana Kepresidenan, dikutip Minggu (2/8/2026).

Selain adanya faktor melambatnya ekonomi, Purbaya menilai kalau saat itu pegawai Pajak belum bekerja terlalu serius. Untuk saat ini dirinya memastikan pegawai DJP bakal memaksimalkan kinerja lantaran ekonomi sudah lumayan bagus.

"Kalau sekarang sudah lebih serius dan ekonominya kan sudah lumayan bagus pertumbuhannya. Kita sudah tumbuh 24 persen dari pengumpulan pajak, jadi harusnya sih tahun ini bagus," lanjutnya.

Untuk strategi penerimaan pajak, Purbaya mengaku bakal lebih aktif. Namun dirinya memastikan pegawai Pajak tidak melibatkan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dari TNI AD seperti yang ramai beberapa waktu belakangan.

Purbaya menegaskan kalau informasi keterlibatan Babinsa dalam mengumpulkan pajak tidaklah akurat. Untuk sekarang mereka bakal aktif sesuai mekanisme, khususnya pengumpulan pajak lewat Coretax.

"Enggak, kita enggak pakai Babinsa. Jadi itu pernyataannya ga akurat. Kita biasa orang-orang Pajak yang ngumpulin. Terus lebih aktif, iya. Jadi gini, software-nya kan sudah cukup bagus, Coretax. Yang jelas kebocoran atau kekurangan pajak atau manipulasi bisa dihilangkan semaksimal mungkin," beber dia.

Baca Juga: Sensus Ekonomi 2026 dan Dilema Menilai Kemiskinan dari Kepemilikan Aset

Tak cuma itu, Purbaya juga bakal lebih aktif dalam mengawasi tempat-tempat yang dicurigai tidak membayar pajak. Ia mencontohkan perusahaan baja China yang sempat disidak beberapa waktu lalu.

Kemudian Purbaya juga mengandalkan laporan dari masyarakat terkait kepatuhan wajib pajak. Tapi dirinya memastikan tidak menaikkan tarif pajak maupun mencari-cari kesalahan para WP.

"Tapi enggak akan ada kenaikan tarif pajak maupun kita kejar-kejar. Kata Bapak Presiden tadi berburu di kebun binatang, enggak ada seperti itu. Kita ekstensifikasi untuk memastikan yang tadinya enggak bayar pajak, bayar sesuai aturan. Jadi enggak ada kenaikan, hanya membalikkan semua sesuai aturan," jelas Purbaya.