- Anggaran MBG 2026 dipastikan turun dari Rp268 triliun.
- BGN rombak insentif SPPG agar lebih adil dan efisien.
- Bahan pangan lokal dinilai mampu tekan biaya menu bergizi.
Suara.com - Pemerintah mulai mengubah strategi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026. Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan kebutuhan anggaran program tersebut tidak lagi sebesar Rp268 triliun setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap data penerima manfaat, tata kelola program, hingga mekanisme insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan penghitungan ulang anggaran masih berlangsung sehingga besaran final belum dapat diumumkan. Namun, ia memastikan nilai kebutuhan dana sudah jauh lebih rendah dibandingkan alokasi awal.
"Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang," kata Agustina.
Penyesuaian anggaran tersebut bukan semata-mata memangkas belanja negara, melainkan memperbaiki efisiensi pelaksanaan program agar dana yang tersedia benar-benar digunakan secara tepat sasaran. Salah satu fokus utama adalah evaluasi skema insentif operasional SPPG yang selama ini diberikan sebesar Rp6 juta per hari secara merata.
Menurut Agustina, kebijakan tersebut dinilai tidak lagi mencerminkan kondisi di lapangan karena setiap SPPG memiliki kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional yang berbeda-beda.
"Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki," ujarnya.
BGN juga berupaya memisahkan biaya operasional dapur dari anggaran bahan pangan. Langkah ini dinilai penting agar efisiensi tidak mengorbankan kualitas menu maupun nilai gizi makanan yang diterima anak-anak sebagai sasaran utama program.
Di sisi lain, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University Prof. Dr. Ir. Hardinsyah menilai efisiensi anggaran dapat dicapai tanpa menurunkan kualitas makanan apabila pemerintah memaksimalkan penggunaan bahan pangan lokal.
Menurutnya, biaya bahan baku satu porsi makanan bergizi bagi anak sekolah sebenarnya dapat ditekan hingga sekitar Rp7.000 apabila komposisi menu disusun secara tepat.
"Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15.000 sekilo, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2.000 satu butir," jelas Hardinsyah.
Ia menjelaskan menu tersebut kemudian dilengkapi dengan sayuran, buah, serta sumber protein nabati seperti tahu atau tempe sehingga kebutuhan gizi tetap terpenuhi.
"Rp1.500 ditambah Rp2.000 itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4.000, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya," ujarnya.
Dengan tambahan satu potong tempe sekitar Rp1.500 dan buah, total biaya bahan pangan diperkirakan berada di kisaran Rp7.000 per porsi. Meski demikian, Hardinsyah mengingatkan bahwa angka tersebut belum memasukkan biaya bumbu, minyak goreng, tenaga kerja, peralatan dapur, hingga distribusi makanan.
"Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya," katanya.
Ia menilai pemanfaatan bahan pangan lokal menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan MBG. Selain memangkas biaya distribusi dan menjaga kesegaran bahan makanan, pendekatan tersebut juga berpotensi menggerakkan ekonomi daerah melalui peningkatan permintaan terhadap hasil pertanian, peternakan, perikanan, koperasi, hingga pelaku UMKM di sekitar SPPG.