- Pemerintah bayar gaji peserta magang selama enam bulan.
- Hanya 1 dari 7 pendaftar yang lolos program magang.\
- UMKM berpeluang dapat tenaga kerja berkualitas tanpa biaya gaji awal.
Suara.com - Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didorong memanfaatkan program magang pemerintah untuk mendapatkan tambahan tenaga kerja. Namun, di balik tawaran tersebut, skema ini juga memperlihatkan masih beratnya tantangan UMKM dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia secara mandiri.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan UMKM dapat memanfaatkan peserta program magang yang menjalani pelatihan selama enam bulan. Dalam program tersebut, pemerintah akan menanggung pembayaran gaji peserta magang.
Airlangga menilai skema tersebut dapat membantu UMKM mempercepat pengembangan bisnis tanpa harus menanggung seluruh biaya tenaga kerja selama masa magang.
"Nah, ini juga mungkin UMKM bisa memanfaatkan magang, tentu dipilih UMKM yang mana, di mana dari situ, eh, kita bisa dorong pekerja yang selama 6 bulan nanti digaji oleh pemerintah, harapan saya itu bisa meng-accelerate daripada UMKM-UMKM ini," kata Airlangga dalam acara UMKM Finance Summit di Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Dorongan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa keterbatasan modal masih menjadi persoalan yang membayangi UMKM, termasuk untuk mendapatkan tenaga kerja dengan kualitas yang dibutuhkan. Dengan pemerintah yang menanggung gaji peserta, beban biaya operasional pelaku usaha dapat ditekan untuk sementara.
Masalahnya, kesempatan mendapatkan peserta magang tersebut tidak otomatis mudah. Airlangga mengungkapkan persaingan untuk masuk program magang cukup ketat. Dari sekitar tujuh orang yang mendaftar, hanya satu peserta yang diterima.
"Karena mereka sudah masuk dalam, eh, seleksi yang ketat. Rata-rata sekarang dari tujuh yang daftar, satu yang diterima," ujarnya.
Tak hanya persaingannya yang tinggi, kualitas akademik peserta yang lolos juga disebut cukup mumpuni. Airlangga menyebut rata-rata indeks prestasi peserta berada di kisaran 3,6 hingga 3,9.
"Dan saya lihat rata-rata IP yang diterima itu tinggi-tinggi, 3,6 sampai 3,9. Jadi kalau the brightest ada di 3,6–3,9, tentu kita punya Menteri UMKM bisa memanfaatkan," katanya.
Kondisi tersebut membuat program magang pemerintah berpotensi menjadi peluang sekaligus tantangan bagi UMKM. Di satu sisi, pelaku usaha bisa memperoleh tambahan tenaga kerja berkualitas dengan dukungan pembayaran dari pemerintah. Namun di sisi lain, ketatnya seleksi membuat tidak semua UMKM berpeluang mendapatkan peserta terbaik.
Airlangga tetap meminta UMKM tidak melewatkan kesempatan tersebut. Menurutnya, peserta magang dengan latar belakang dan kemampuan yang baik dapat dimanfaatkan untuk membantu pengembangan bisnis serta memperkuat kapasitas usaha.