- Pemerintah kaji pembatasan Pertalite bagi kelompok desil 9 dan 10.
- Subsidi BBM dinilai masih dinikmati masyarakat yang tergolong mampu.
- Pemerintah siapkan sistem agar subsidi lebih tepat sasaran.
Suara.com - Pemerintah mulai serius menyiapkan mekanisme pembatasan konsumsi BBM bersubsidi jenis Pertalite bagi masyarakat berpenghasilan tinggi. Kebijakan tersebut digodok untuk memastikan subsidi energi yang mencapai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, rencana tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (11/8/2026).
Menurut Purbaya, pemerintah tengah mengkaji kemungkinan membatasi subsidi Pertalite bagi kelompok masyarakat kelas atas. Sasaran awal yang dibahas adalah kelompok kuartil 9 dan 10.
"Jadi tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas. Mungkin yang kuartil 9, 10 supaya nanti, bukan sekarang ya, beberapa bulan kemudian kita bisa dikurangi secara bertahap," kata Purbaya.
Purbaya menegaskan, pembatasan tersebut tidak akan langsung diterapkan dalam waktu dekat. Pemerintah masih menyiapkan sistem yang dinilai mampu memilah masyarakat berdasarkan tingkat kemampuan ekonominya.
Salah satu rujukan pemerintah adalah sistem pembatasan yang telah dikembangkan oleh PT Pertamina (Persero). Purbaya menilai sistem tersebut sudah cukup baik untuk menjadi dasar implementasi kebijakan.
"Sedang kita pelajari sistemnya, saya juga sudah sempat melihat sistem Pertamina sudah cukup baik sehingga siap bisa dilaksanakan," ujarnya.
Meski demikian, Purbaya belum memberikan kepastian mengenai waktu penerapan pembatasan Pertalite bagi kelompok masyarakat mampu.
"Belum, belum tahu. Tapi kita siapkan sistemnya seperti apa dengan masukan dari Pak Bahlil," katanya.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan persoalan utama yang ingin dibenahi pemerintah adalah penyaluran subsidi BBM yang masih belum sepenuhnya tepat sasaran.
Bahlil menilai masih terdapat masyarakat yang tergolong mampu tetapi tetap menikmati subsidi Pertalite. Kondisi tersebut membuat anggaran subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan ikut dinikmati kelompok berpenghasilan tinggi.
"Selama ini kan kita tahu teman-teman, sebagian subsidi tidak tepat sasaran. Masa orang kaya harus kita subsidi? Contoh Pertalite. Desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," kata Bahlil.
Karena itu, pemerintah mulai membahas mekanisme pembatasan agar subsidi BBM dapat dialihkan secara lebih tepat kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Bahlil, langkah tersebut penting mengingat anggaran subsidi pemerintah mencapai ratusan triliun rupiah. Pemerintah ingin memastikan dana tersebut memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sasaran.
"Ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," ujar Bahlil.
Bahlil menegaskan, upaya memperbaiki penyaluran subsidi BBM tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah ingin melakukan penataan subsidi agar belanja negara menjadi lebih efektif dan tidak dinikmati oleh kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM nonsubsidi.
"Dan ini kan sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden. Maka dari itu kami melakukan rapat koordinasi dengan Pak Menteri," jelasnya.