- Amartha menyelenggarakan program peningkatan UMKM perempuan di Yogyakarta pada Jumat, 28 Juni 2026.
- Program tersebut bermitra dengan KemenPPPA dan WWB guna memperluas akses pasar serta literasi keuangan.
- Kegiatan ini berhasil membantu penerbitan NIB dan sertifikasi PIRT untuk memperkuat legalitas usaha mikro.
Suara.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,29 persen secara tahunan (year-on-year) pada kuartal II-2026, serta 5,45 persen pada semester I-2026.
Di tengah pertumbuhan tersebut, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat, di mana data BPS 2024 menunjukkan 64,5 persen UMKM dikelola oleh perempuan dengan skala dominan pada tingkat mikro.
Merujuk pada Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang digelar OJK bersama BPS, indeks inklusi keuangan nasional berada pada angka 80,51 persen, sementara tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 66,46 persen. Data tersebut mengindikasikan adanya selisih antara akses terhadap layanan keuangan dan tingkat pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan finansial.
Guna merespons kondisi tersebut, Amartha menjalankan program bertajuk Usaha Naik Kelas yang difokuskan pada tiga area utama: peningkatan literasi keuangan, perluasan akses pasar, dan kolaborasi antarlembaga.
Sebagai bagian dari rangkaian program tersebut, kegiatan bertajuk 'Buka Peluang' diselenggarakan di Yogyakarta. Acara ini mempertemukan para pengelola UMKM perempuan dengan organisasi pendukung, instansi pemerintah, serta pihak swasta yang bertindak sebagai offtaker atau penyerap produk. Beberapa mitra yang terlibat di lokasi mencakup Agradaya, Krisna, dan Pasaraya.
Dalam pelaksanaannya, Amartha bermitra dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) serta Women’s World Banking (WWB).
Fokus kegiatan diarahkan pada pembekalan pengelolaan keuangan dan pembantuan proses formalisasi legalitas usaha, seperti penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan pendaftaran sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).
Chief Compliance and Sustainability Officer Amartha, Aria Widyanto, menyampaikan bahwa proses pengembangan skala usaha mikro memerlukan beberapa tahap intervensi.
“Ketika berbicara tentang solusi UMKM naik kelas, kita tidak bisa melihat hanya dari akses permodalan. Ada fondasi dan intervensi yang perlu dibangun, mulai dari kesehatan finansial, kapasitas pengelolaan usaha, legalitas, hingga keterhubungan dengan pasar yang lebih luas dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Amartha melihat naik kelas sebagai proses, bukan tujuan yang dicapai dalam satu langkah,” ujar Aria, Jumat (28/8/2026).
Aria mengutip data internal perusahaan yang mencatat bahwa tanpa intervensi dan kerja sama antarpihak, tingkat keberhasilan usaha ultra-mikro untuk naik kelas berada pada kisaran 3 persen. Ia menambahkan bahwa saat ini rata-rata 13 ribu mitra binaan Amartha mencatatkan peningkatan skala dari usaha ultra-mikro menjadi mikro dan kecil setiap tahunnya.
Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan KemenPPPA, Eni Widiyanti, menjelaskan pentingnya kelengkapan legalitas bagi pengembangan usaha mikro.
“Pemberdayaan UMKM perempuan tidak cukup hanya mendorong perempuan untuk memulai usaha, tetapi juga memastikan usaha mereka dapat tumbuh, berdaya saing, dan memperluas akses pasar. Karena itu, penguatan UMKM perempuan perlu dilakukan melalui peningkatan legalitas, kapasitas usaha, pengelolaan keuangan, jejaring, dan akses pasar. NIB bukan sekadar nomor, tetapi identitas usaha dan salah satu pintu menuju pasar yang lebih luas,” kata Eni.
Sementara itu, Director of Policy Southeast Asia Women's World Banking (WWB), Vitasari Anggraeni, menyoroti aspek kesiapan tata kelola keuangan dalam menghadapi risiko usaha.
"Ketika perempuan mampu mengelola keuangan, menghadapi guncangan, merencanakan masa depan, dan memiliki kepercayaan diri dalam mengambil keputusan keuangan, mereka akan lebih siap memanfaatkan peluang untuk mengembangkan usahanya. Kami melihat, kesiapan usaha dan formalisasi menjadi fondasi dalam membangun kesejahteraan keuangan bagi perempuan pengusaha UMKM," kata Vitasari.