- IESR sebut kelangkaan BBM bukti buruknya tata kelola energi.
- Konsumsi Pertalite dan solar melonjak setelah harga Pertamax naik.
- Pemerintah didesak pulihkan pasokan BBM dalam 7-10 hari.
Suara.com - Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di sejumlah daerah dinilai menjadi bukti buruknya tata kelola energi nasional. Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pemerintah juga belum memiliki kapasitas yang memadai untuk menghadapi krisis pasokan.
Kelangkaan BBM, terutama BBM bersubsidi, terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan, Jawa, hingga Sumatra. Kondisi tersebut bahkan berdampak pada aktivitas pendidikan. Pemerintah daerah Jember dan Makassar menerapkan pembelajaran jarak jauh akibat krisis BBM.
CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan kondisi tersebut menunjukkan klaim ketahanan energi nasional masih sebatas di atas kertas.
"Kelangkaan BBM yang terjadi serentak dalam dua minggu terakhir di Sulawesi Selatan, Jawa, dan Sumatra menunjukkan buruknya tata kelola energi nasional dan lemahnya kapasitas institusi menghadapi krisis," ujar Fabby dalam keterangan tertulis, Senin (14/9/2026).
Menurut dia, pemerintah gagal mengantisipasi lonjakan permintaan serta belum serius memperkuat cadangan energi dan sistem logistik. Klaim stok BBM nasional yang aman juga dinilai tidak menyelesaikan persoalan jika pasokan tidak sampai ke SPBU tepat waktu.
Lonjakan konsumsi terjadi setelah disparitas harga BBM nonsubsidi dan subsidi semakin lebar. Harga Pertamax naik menjadi sekitar Rp16.250 per liter pada Juni, sementara Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.
Data BPH Migas menunjukkan konsumsi Pertalite pada Agustus melonjak menjadi 84.368 kiloliter per hari, atau 11,3% di atas kondisi sebelum kenaikan harga Pertamax. Penyaluran solar juga naik 15,1% menjadi 58.271 kiloliter per hari.
IESR menilai lonjakan konsumsi tersebut kemudian memperparah antrean dan kelangkaan karena keterbatasan armada distribusi serta kapasitas penyimpanan.
IESR mendesak pemerintah segera memulihkan pasokan di wilayah terdampak dalam 7-10 hari melalui tambahan volume sementara, redistribusi antar-terminal, perlindungan masyarakat rentan, transparansi data distribusi, dan penindakan terhadap pelanggaran.
Dalam jangka panjang, IESR meminta pemerintah tidak terus menunda reformasi subsidi BBM demi kepentingan popularitas jangka pendek. Penghematan subsidi dinilai perlu dialihkan untuk memperkuat transportasi publik, elektrifikasi kendaraan, cadangan BBM regional, dan energi terbarukan.