- Mendagri Tito Karnavian mengingatkan agar perbedaan politik tidak mengganggu penanganan bencana di Tapanuli Tengah pada Senin, 14 September 2026.
- DPRD Tapteng mewacanakan pemakzulan Bupati Masinton Pasaribu akibat pengelolaan APBD tidak profesional serta lambatnya penyaluran bantuan banjir.
- Mendagri telah turun tangan memediasi eksekutif dan legislatif agar realisasi anggaran penanganan bencana tidak terhambat.
Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka suara soal wacana pemakzulan Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu.
Tito mengingatkan agar adanya perbedaan politik tidak mempengaruhi soal penanganan bencana di daerah.
"Ya, kemarin saya juga melakukan kunjungan kerja ke Tapteng. Prinsip dasar saya sudah saya sampaikan bahwa jangan sampai perbedaan politik, masalah-masalah politik mempengaruhi penanganan masalah bencana," kata Tito ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, kalau ada permasalahan politik antara legislatif dengan eksekutif di daerah justru akan merugikan rakyat.
"Nah, sekarang kalau seandainya ada masalah politik antara eksekutif dan legislatif berakibat kepada perubahan APBD, yang kasihan rakyat. Di sana kan lagi ada bencana. Belum selesai, banjir lagi," katanya.
Tito mengingatkan soal pemulihan Tapteng terhadap bencana alam yang terjadi.
"Kemarin saya melihat DAM, ada Sabo DAM dibangun. Memang cara satu-satunya Sabo DAM itu. Untuk... makanya dipercepat oleh Menteri PU. Karena kenapa? Karena kemarin banjir lagi lebih kurang 3 bulan lalu kan. Sudah dibersihkan, kemudian kena lagi, Kecamatan Tuka itu, habis tertutup semua dengan lumpur," ungkapnya.
"Nah, masyarakat mengungsi lagi, sudah dibangun, mengungsi lagi. Di tengah-tengah ini mereka kan butuh biaya. Anggaran sudah diberikan oleh Bapak Presiden Rp123 miliar. Ini tahap pertama bulan April. Kemudian di bulan Agustus, tambahan lagi Rp14 miliar. Tapi jangan sampai ini kemudian saya dengar realisasinya masih kecil karena salah satunya perdebatan dengan DPR," sambungnya.
Untuk itu, Tito mengaku telah turun tangan ke Tapteng menyelesaikan masalah perbedaan politik yang ada antara legislatif dan eksekutif terutama soal urusan APBD yang bisa merugikan masyarakat apalagi di tengah pemulihan pasca bencana.
"Nah, janganlah. Saya datang ke sana menyampaikan, saya mediasi, janganlah kemudian perbedaan politik membuat gangguan terhadap operasi kemanusiaan untuk menyelamatkan masyarakat. Kalau sudah menyangkut masalah kebencanaan, masyarakat, tolonglah. Ya, eksekutif, legislatif bersatu. Kira-kira gitu," pungkasnya.
Sebelumnya, lima pimpinan parpol DPRD Tapteng bertemu pada 4 September 2026 untuk menyikapi pemerintahan Bupati Masinton Pasaribu.
Mereka menilai pengelolaan APBD 2026 tidak profesional serta mengecam penanganan dan penyaluran bantuan bencana banjir yang sangat lambat.
Akibat berbagai persoalan tersebut, lima parpol mewacanakan pemakzulan terhadap Bupati Masinton Pasaribu serta melaporkannya ke aparat hukum.