- Rating ADHI anjlok dari idA- ke Selective Default dalam hitungan bulan.
- ADHI gagal bayar kupon obligasi Rp60,82 miliar hingga masa remedial berakhir.
- Pemegang obligasi menolak seluruh usulan restrukturisasi ADHI.
Suara.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) menghadapi tekanan yang semakin berat. Setelah berbulan-bulan mengalami penurunan peringkat kredit, emiten konstruksi pelat merah itu kini masuk status Selective Default setelah gagal memenuhi pembayaran kupon obligasi.
PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada 16 September 2026 menurunkan peringkat kewajiban umum ADHI menjadi idSD atau Selective Default dari sebelumnya idCCC. Pada saat yang sama, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Seri B dan C dipangkas menjadi idD atau Default dari idCCC.
Penurunan tersebut terjadi setelah ADHI tidak mampu membayar kupon obligasi sebesar Rp60,82 miliar yang jatuh tempo pada 24 Agustus 2026. Kewajiban tersebut juga tidak diselesaikan hingga masa remedial berakhir pada 14 September 2026.
Sementara itu, Pefindo mempertahankan peringkat Obligasi Berkelanjutan IV ADHI di level idCCC dan menempatkan peringkat ADHI serta obligasi tersebut dalam CreditWatch dengan implikasi negatif. Pefindo menyatakan peringkat dapat ditinjau kembali apabila ADHI berhasil menyelesaikan kewajiban kupon yang gagal dibayar.
Sepanjang 2026, peringkat ADHI terus merosot. Pada Maret dan Juni, Pefindo masih mempertahankan peringkat idA-. Pada 31 Juli, peringkat diturunkan menjadi idBB dengan CreditWatch Negative.
Tekanan berlanjut pada Agustus. Pefindo kembali memangkas peringkat ADHI menjadi idB, sebelum pada 24 Agustus diturunkan lagi menjadi idCCC. Memasuki September, peringkat kewajiban umum akhirnya jatuh ke level idSD.
Dengan kata lain, dalam hitungan bulan, ADHI bergerak dari level idA- menuju selective default.
Tekanan terhadap ADHI juga terlihat dari hubungan perseroan dengan para pemegang obligasi. Dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi pada 11 September 2026, seluruh usulan restrukturisasi yang diajukan perseroan mendapat penolakan mayoritas pemegang obligasi.
Usulan perubahan jatuh tempo ditolak 99,57% suara, sedangkan perubahan tingkat bunga ditolak 99,48% suara. Usulan pengesampingan pelanggaran akibat tidak dibayarnya bunga ke-17 juga ditolak 94,73% suara. Total obligasi yang diwakili dalam rapat mencapai sekitar Rp2,344 triliun.
Persoalan utang tersebut bahkan sempat berdampak pada perdagangan saham ADHI. Bursa Efek Indonesia menghentikan sementara perdagangan saham perseroan setelah kewajiban pembayaran bunga ke-17 Obligasi Berkelanjutan III belum dipenuhi.
Pemerintah dan Danantara juga tengah melakukan penataan besar-besaran terhadap perusahaan tersebut. Pada awal September, ADHI diminta melepas seluruh 18 anak usahanya sebagai bagian dari upaya penyehatan dan pengembalian fokus perseroan ke bisnis inti sebagai kontraktor.
Rencana konsolidasi BUMN Karya juga masih berubah-ubah. ADHI sebelumnya disebut akan digabung dengan PT PP (Persero) Tbk (PTPP), tetapi hingga awal September belum ada keputusan final mengenai skema merger maupun perusahaan mana yang akan menjadi entitas yang bertahan.
Proyek LRT City yang dikembangkan melalui anak usahanya menghadapi persoalan penyelesaian. Sekitar 2.400 unit dari 5.400 unit yang telah terjual belum diserahterimakan kepada konsumen. Pemerintah dan Danantara bahkan membuka opsi refund apabila penyelesaian proyek tidak dapat dilakukan sesuai skema yang disiapkan.
Danantara sebelumnya berencana menyediakan sekitar Rp456 miliar untuk membantu penyelesaian proyek tersebut. Namun pada 9 September, ADHI menyatakan skema, struktur, pihak penerima, dan besaran pendanaan masih dalam pembahasan sehingga dana tersebut belum dapat dipastikan pencairannya.
Pada 15 September, pemerintah kemudian menyatakan rencana untuk melanjutkan pembangunan 12 lokasi proyek properti ADHI, termasuk LRT City. Pemerintah menyebut inventarisasi dan identifikasi proyek masih berlangsung, sementara opsi penyelesaian untuk konsumen tetap dibahas.
Di tengah berbagai tekanan tersebut, operasional ADHI sebenarnya masih berjalan. Perseroan melaporkan memiliki 117 proyek aktif hingga Agustus 2026 dan memperoleh kontrak baru Rp8,3 triliun hingga Juli, naik 118,4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Namun pendapatan semester I 2026 hanya Rp3,11 triliun, sementara laba bersih tercatat Rp8,49 miliar.