BACA 10 DETIK
- Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada Jumat, 2 Oktober 2026.
- Pelantikan tersebut menjadikan total pejabat pemerintahan di lingkaran utama presiden mencapai 166 orang secara keseluruhan.
- Jumlah pejabat pemerintahan era Prabowo ini tercatat jauh lebih besar dibandingkan masa kepemimpinan nasional sebelumnya.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi memperluas jajaran lingkaran pemerintahan dan tim penasihatnya setelah melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada Jumat (2/10/2026) lalu Pelantikan ini dilakukan sehari setelah reshuffle.
Dengan masuknya jajaran Wantimpres tersebut, total individu yang menduduki posisi menteri, wakil menteri, kepala lembaga, pejabat setingkat menteri, hingga penasihat khusus presiden kini mencapai 166 orang. Angka tersebut merupakan akumulasi jumlah individu secara unik setelah memperhitungkan nama-nama yang memegang lebih dari satu posisi secara serentak.
Secara rinci, struktur 166 pejabat di ring utama pemerintahan Presiden Prabowo terdiri atas:
26 Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
107 Orang dalam jajaran Kabinet Merah Putih (Menko, Wamenko, Menteri, dan Wamen)
26 Pejabat setingkat menteri dan kepala lembaga
10 Penasihat Khusus Presiden
Penggelembutan struktur pemerintahan pada era Presiden Prabowo Subianto ini mencatatkan skala yang lebih besar jika dibandingkan dengan dua era kepemimpinan nasional sebelumnya:
- Era Presiden Joko Widodo (Jokowi): Memiliki 34 menteri dan sekitar 15–19 wakil menteri. Total posisi inti kabinet beserta lembaga pendukung berada di kisaran 50 hingga 70-an posisi.
- Era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Mengakomodasi 34 menteri dan sekitar 17 wakil menteri, dengan keseluruhan struktur utama dan Wantimpres berkisar di angka 64 posisi
- Era Presiden B.J. Habibie (Kabinet Reformasi Pembangunan): Jumlah Kementerian/Menteri: Memiliki sekitar 37 hingga 39 kementerian
- Era Megawati Soekarnoputri: Memiliki sekitar 30 hingga 33 menteri (termasuk pejabat setingkat menteri). Terdiri atas 3 Menteri Koordinator dan sejumlah menteri bidang teknis serta pejabat setingkat menteri.
Bahkan, jumlah ini juga jadi yang terbesar jika dibandingkan dengan menteri menteri terbanyak pada era Presiden Soeharto yang berjumlah 44 orang, terjadi pada Kabinet Pembangunan V (1988–1993).
Sementara, kumlah pejabat atau anggota menteri pada era Presiden Soekarno, yaitu melalui Kabinet Dwikora II (1964–1966) mencapai 132 menteri (sering juga disebut sebagai kabinet 100 menteri).
Daftar Lengkap 166 Pejabat Ring Utama Pemerintahan
Berikut adalah susunan lengkap pejabat yang berada di jajaran pimpinan dan penasihat di era Presiden Prabowo Subianto:
I. Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)
- Pratikno (Ketua): Menko PMK 2024–2026, Mensesneg 2014–2024
- Hatta Rajasa (Wakil Ketua): Menko Perekonomian 2009–2014
- Muhammad Qodari (Sekretaris): Kepala Badan Komunikasi Pemerintah 2026
- Shinta Nuriyah Wahid: Istri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid
- Muhammad Quraish Shihab: Menteri Agama 1998
- Agum Gumelar: Anggota Wantimpres 2018–2019, Menko Polsoskam 2001
- Budi Gunawan: Menko Polkam 2024–2025, Kepala BIN 2016–2024
- Chairul Tanjung: Menko Perekonomian 2014
- Salim Segaf Aljufri: Menteri Sosial 2009–2014, Ketua Majelis Syuro PKS 2015–2025
- K.H. Anwar Iskandar: Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2023–sekarang
- K.H. Said Aqil Siradj: Ketua Umum PBNU 2010–2021
- K.H. Yahya Cholil Staquf: Ketua Umum PBNU 2021–2026
- Philip Kuncoro Wijaya: Ketua Umum Persatuan Umat Buddha Indonesia
- Budi Tanuwibowo: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia
- Ida Bagus Purwalaksana: Irjen Kementerian Pertahanan 2019–2022
- Soekarwo: Anggota Wantimpres 2019–2024
- Jusuf Hamka: Pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP)
- Dato' Sri Tahir: Anggota Wantimpres 2019–2024
- Jusuf Wanandi: Senior Fellow & Co-founder CSIS
- Margarito Kamis: Pakar Hukum Tata Negara Universitas Khairun Ternate
- Rocky Gerung: Pendiri Setara Institute
- Mohamad Hatta: Ketua Dewan Etik Partai Golkar
- Bambang Soesatyo: Ketua MPR RI 2019–2024
- Anwar Usman: Ketua Mahkamah Konstitusi 2018–2020, 2023
- Ignasius Jonan: Menteri Perhubungan 2014–2016, Menteri ESDM 2016–2019
- Jacky Manuputty: Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia
II. Menteri Koordinator (Menko)
- Menko Bidang Politik dan Keamanan: Dudung Abdurachman
- Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Yusril Ihza Mahendra
- Menko Bidang Perekonomian: Airlangga Hartarto
- Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Sugiono
- Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat: Muhaimin Iskandar
- Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan: Agus Harimurti Yudhoyono
- Menko Bidang Pangan: Zulkifli Hasan
- Menko Hilirisasi dan Transisi Energi: Bahlil Lahadalia
III. Wakil Menteri Koordinator (Wamenko)
- Wamenko Perekonomian: Dradjad Hari Wibowo
- Wamenko Politik dan Keamanan: Lodewijk Freidrich Paulus
- Wamenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan: Otto Hasibuan
- Wamenko Bidang Pangan: Hanif Faisol Nurofiq
IV. Menteri
- Menteri Sekretaris Negara: Prasetyo Hadi
- Menteri Dalam Negeri: Muhammad Tito Karnavian
- Menteri Luar Negeri: Arrmanatha Nasir
- Menteri Pertahanan: Sjafrie Sjamsoeddin
- Menteri Agama: Nasaruddin Umar
- Menteri Hukum: Supratman Andi Agtas
- Menteri Hak Asasi Manusia: Natalius Pigai
- Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan: Agus Andrianto
- Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Abdul Mu'ti
- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Brian Yuliarto
- Menteri Kebudayaan: Fadli Zon
- Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
- Menteri Sosial: Saifullah Yusuf
- Menteri Ketenagakerjaan: Yassierli
- Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BPPMI: Mukhtarudin
- Menteri Perindustrian: M. Sarmuji
- Menteri Perdagangan: Budi Santoso
- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Bahlil Lahadalia
- Menteri Pekerjaan Umum: Dody Hanggodo
- Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman: Maruarar Sirait
- Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
- Menteri Transmigrasi: M. Iftitah Sulaiman Suryanagara
- Menteri Perhubungan: Dudy Purwagandhi
- Menteri Komunikasi dan Digital: Meutya Viada Hafid
- Menteri Pertanian: Andi Amran Sulaiman
- Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
- Menteri Kelautan dan Perikanan: Sakti Wahyu Trenggono
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas: Rachmat Pambudy
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Rini Widyantini
- Kepala Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN): Dony Oskaria
- Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN: Wihaji
- Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH: Moh Jumhur Hidayat
- Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM: Rosan Perkasa Roeslani
- Menteri Koperasi: Ferry Juliantono
- Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah: Maman Abdurrahman
- Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
- Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Bekraf: Teuku Riefky Harsya
- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Arifatul Choiri Fauzi
- Menteri Pemuda dan Olahraga: Erick Thohir
- Menteri Haji dan Umroh: Mochammad Irfan Yusuf
V. Wakil Menteri (Wamen)
- Wamen Sekretariat Negara: Bambang Eko Suhariyanto dan Juri Ardiantoro
- Wamen Dalam Negeri: Ribka Haluk, Bima Arya Sugiarto, dan Akhmad Wiyagus
- Wamen Luar Negeri: Anis Matta dan Arif Havas Oegroseno
- Wamen Pertahanan: Donny Ermawan Taufanto
- Wamen Agama: Muhammad Syafi'i
- Wamen Hukum: Edward Oemar Sharif Hiariej
- Wamen HAM: Mugiyanto
- Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan: (kosong)
- Wamen Keuangan: Juda Agung, Luky Alfirman, dan Nurkholish Ibnu Amman
- Wamen Pendidikan Dasar dan Menengah: Fajar Riza Ul Haq dan Atip Latipulhayat
- Wamen Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi: Fauzan dan Stella Christie
- Wamen Kebudayaan: Giring Ganesha Djumaryo
- Wamen Kesehatan: Dante Saksono Harbuwono dan Benjamin Paulus Octavianus
- Wamen Sosial: Agus Jabo Priyono
- Wamen Ketenagakerjaan: Afriansyah Noor
- Wamen Perlindungan Pekerja Migran Indonesia: Christina Aryani dan Dzulfikar Ahmad Tawalla
- Wamen Perindustrian: Faisol Riza
- Wamen Perdagangan: Dyah Roro Esti Widya Putri
- Wamen Energi dan Sumber Daya Mineral: Yuliot Tanjung
- Wamen Pekerjaan Umum: Diana Kusumastuti
- Wamen Perumahan dan Kawasan Permukiman: Fahri Hamzah
- Wamen Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Ahmad Riza Patria
- Wamen Transmigrasi: Viva Yoga Mauladi
- Wamen Perhubungan: Suntana
- Wamen Komunikasi dan Digital: Angga Raka Prabowo dan Nezar Patria
- Wamen Pertanian: Muhammad Saleh Mustafa
- Wamen Kehutanan: Rohmat Marzuki
- Wamen Kelautan dan Perikanan: Didit Herdiawan Ashaf dan Irwan Meilano
- Wamen Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN: Ossy Dermawan
- Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional: Febrian Alphyanto Ruddyard
- Wamen PAN-RB: Purwadi Arianto
- Wamen BP BUMN: Aminuddin Ma'ruf dan Tedi Bharata
- Wamen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN: Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka
- Wamen Lingkungan Hidup/Wakil Kepala BPLH: Diaz Faisal Malik Hendropriyono
- Wamen Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM: Todotua Pasaribu
- Wamen Koperasi: Farida Farichah
- Wamen UMKM: Helvi Yuni Moraza
- Wamen Pariwisata: Ni Luh Enik Ernawati
- Wamen Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Bekraf: Irene Umar
- Wamen PPPA: Veronica Tan
- Wamen Pemuda dan Olahraga: Taufik Hidayat
- Wakil Menteri Haji dan Umroh: Dahnil Anzar Simanjuntak
VI. Pejabat Setingkat Menteri dan Kepala Lembaga
- Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Sudaryono
- Jaksa Agung: Sanitiar Burhanuddin
- Kepala Badan Intelijen Negara (BIN): Muhammad Herindra
- Kepala Staf Kepresidenan (KSP): Listyo Sigit Prabowo
- Kepala Badan Komunikasi Pemerintah: Syahganda Nainggolan
- Kepala Badan Reforma Agraria Nasional: Dedi Prasetyo
- Kepala Badan Karantina Indonesia: Abdul Kadir Karding
- Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Luhut Binsar Pandjaitan
- Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN): Nugroho Sulistyo Budi
- Kepala BPKP: Muhammad Yusuf Ateh
- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS): Amalia Adininggar Widyasanti
- Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa: Didit Herdiawan
- Panglima TNI: Jenderal Agus Subiyanto
- Kepala Kepolisian RI: Jenderal Suyudi Ario Seto
- Sekretaris Kabinet: Teddy Indra Wijaya
- Wakil Kepala Badan Gizi Nasional: Agustina Arumsari dan Trenggono
- Wakil Jaksa Agung: Asep N Mulyana
- Wakil Kepala BIN: Agus Widodo
- Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional: Mari Elka Pangestu
- Wakil Kepala BSSN: Rachmad Wibowo
- Wakil Kepala BPKP: Arianto Wibowo
- Wakil Kepala BPS: Sonny Harry B Harmadi
- Wakil Kepala Badan Otorita Pantai Utara Jawa: Fadil Imran
- Wakil Kepala Kepolisian RI: Komjen Wahyu Hadiningrat
- Wakil Panglima TNI: Jenderal Tandyo Budi Revita
VII. Penasihat Khusus (Pensus) Presiden
- Wiranto: Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan
- Luhut Binsar Pandjaitan: Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan
- Dudung Abdurachman: Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional
- Purnomo Yusgiantoro: Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi
- Muhadjir Effendy: Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji
- Terawan Agus Putranto: Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan
- Bambang Brodjonegoro: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional
- Ahmad Dofiri: Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Kepolisian
- Hasan Nasbi: Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi
- Said Iqbal: Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai struktur organisasi, komposisi pejabat publik, dan tata kelola pemerintahan nasional. Seluruh rincian nama, jabatan, serta perbandingan data historis disajikan secara presisi berdasarkan rilis dan pengumuman resmi instansi kepresidenan.