- Pimpinan DPR RI menerima audiensi perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Jakarta pada Kamis 19 November 2026.
- Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari yang sama.
- Sekitar delapan puluh persen aspirasi dari masyarakat Pati berhasil terakomodasi di dalam substansi undang-undang yang baru disahkan tersebut.
Suara.com - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima audiensi perwakilan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Salah satu pentolan AMPB, Supriyono alias Botok, terlihat turut hadir dalam audiensi tersebut.
Audiensi berlangsung setelah DPR resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna yang digelar pada pagi hari.
Audiensi dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi tiga Wakil Ketua DPR lainnya, yakni Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Dalam pertemuan tersebut, Botok dan rombongan dipersilakan menyampaikan aspirasi, terutama setelah RUU Perampasan Aset disahkan menjadi undang-undang.
Namun, tidak lama berselang, pertemuan dilanjutkan secara tertutup.
Usai audiensi, Dasco menjelaskan bahwa kedatangan rombongan warga asal Pati tersebut bertujuan menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada pihak legislatif atas disahkannya RUU Perampasan Aset yang selama ini mereka kawal.
“Nah, yang kedua barusan kami menerima rombongan dari AMPB yang dari Pati. Mereka menyampaikan syukur yang mendalam karena kemudian Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset pada hari ini sudah kita tetapkan menjadi Undang-Undang Perampasan Aset,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Ia mengungkapkan bahwa pihak AMPB menilai proses pembahasan regulasi tersebut berjalan positif karena usulan-usulan yang mereka ajukan berhasil masuk ke dalam substansi undang-undang yang baru disahkan.
Menurutnya, sekitar 80 persen dari total aspirasi masyarakat Pati telah terakomodasi dalam UU Perampasan Aset.
“Dan mereka mengapresiasi karena 80% dari yang mereka masukkan sebagai aspirasi itu terakomodir di undang-undang, seperti juga harapan sebagian besar yang kemudian sudah memberikan masukan kepada kami di DPR,” ujarnya.
Sebelumnya, pimpinan DPR RI secara resmi menetapkan tenggat waktu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana.
Dalam audiensi bersama Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Gedung Abdul Muis, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026), para pimpinan DPR RI menandatangani surat pernyataan yang memuat komitmen untuk menanggalkan jabatan jika regulasi tersebut gagal disahkan sesuai jadwal.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa keputusan mengenai batas waktu pengesahan tersebut telah melalui mekanisme rapat paripurna.
"Rapat Paripurna tadi sudah menyampaikan, menyepakati dan disetujui bahwa tenggat waktu paling lambat untuk penandatanganan Undang-Undang Perampasan Aset itu akan diketok di Paripurna pada tanggal 15 Desember 2026. Kan biasanya kalau rapat Paripurna ada Berita Acara, tadi sudah minta tadi untuk jadi pegangan kawan-kawan sekalian," ujar Dasco.
Dasco juga menyatakan DPR terbuka terhadap masukan dari berbagai elemen masyarakat untuk memperkaya substansi RUU tersebut melalui mekanisme dengar pendapat.