- Status PSN PIK2 dicabut, bisnis properti tetap harus berjalan.
- Konsumen kini lebih sensitif terhadap ekonomi dan sentimen pasar.
- PANI harus mengejar Rp2,4 triliun penjualan semester II 2026.
Suara.com - Hilangnya status Proyek Strategis Nasional (PSN) dari kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) menjadi tantangan tersendiri bagi PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk (PANI).
Emiten properti milik Sugianto Kusuma alias Aguan ini pun secara blak-blakan mengungkapkan kondisi bisnis perseroan saat ini. Dalam sesi tanya jawab acara Surabaya Investor Meeting & Connectivity 2026 yang digelar Bursa Efek Indonesia (BEI) beberapa waktu lalu, perseroan menegaskan pencabutan status tersebut tidak secara langsung menghambat penjualan, kondisi ekonomi dan sentimen pasar justru menjadi faktor yang semakin menentukan minat pembelian properti.
Manajemen PANI mengakui keputusan konsumen, terutama segmen menengah atas, saat ini lebih sensitif terhadap perkembangan makroekonomi dan geopolitik. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, harga emas, hingga kondisi ekonomi secara keseluruhan dapat memengaruhi waktu konsumen dalam merealisasikan pembelian properti.
"Secara umum, segmen pelanggan kami memiliki kemampuan finansial dan minat untuk melakukan ekspansi maupun penambahan aset properti, namun waktu realisasi pembelian umumnya akan dipengaruhi oleh perkembangan kondisi ekonomi dan sentimen pasar," tulis manajemen PANI dalam keterbukaan informasinya dikutip, Senin (5/10/2026).
Menurut manajemen pencabutan status PSN bukan satu-satunya persoalan yang perlu dihadapi PIK 2. Perseroan kini harus mengejar target marketing sales di tengah konsumen yang cenderung lebih berhati-hati dalam mengeluarkan dana untuk aset bernilai besar.
PANI menargetkan marketing sales sebesar Rp4,3 triliun pada 2026. Target tersebut tergolong lebih normal dibandingkan lonjakan penjualan pada 2024 yang mencapai Rp6 triliun. Pada 2025, marketing sales PANI juga berada di level Rp4,3 triliun.
Hingga semester I 2026, PANI baru mengantongi marketing sales Rp1,9 triliun atau sekitar 45% dari target tahunan. Meski angka tersebut tumbuh 66% secara tahunan, perseroan masih harus mengejar sekitar Rp2,4 triliun penjualan pada paruh kedua tahun ini untuk memenuhi target Rp4,3 triliun.
Manajemen menjelaskan lonjakan penjualan hingga Rp6 triliun pada 2024 juga tidak semata-mata mencerminkan peningkatan permintaan. Pertumbuhan tersebut turut ditopang ekspansi kapasitas pengembangan setelah aksi Right Issue II pada 2023 memperbesar land bank perseroan dari sekitar 744 hektare menjadi lebih dari 1.600 hektare.
Artinya, capaian 2024 mendapat dorongan dari bertambahnya lahan yang dapat dikembangkan dan diluncurkan menjadi proyek baru. Setelah itu, kinerja penjualan kembali dinormalisasi dengan target Rp4,3 triliun.
Di tengah kondisi tersebut, PANI berusaha meyakinkan investor bahwa bisnis PIK 2 tidak bergantung langsung pada status PSN. Perseroan menyebut seluruh masterplan pengembangan telah disusun berdasarkan rencana tata ruang dan peruntukan lahan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tangerang.
Pencabutan status PSN PIK2 sendiri dilakukan pemerintah melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Pemerintah sebelumnya menegaskan bahwa yang masuk dalam PSN berkaitan dengan program pariwisata, bukan pengembangan properti PIK 2 secara keseluruhan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menyatakan pencabutan tersebut tidak semestinya menghentikan investasi di kawasan PIK2.
PIK 2 tadinya masuk dalam daftar PSN di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Lalu, resmi dihapus pada masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan target Rp4,3 triliun, PANI masih membutuhkan tambahan sekitar Rp2,4 triliun marketing sales pada semester II 2026. Di tengah ketidakpastian ekonomi dan konsumen yang semakin mempertimbangkan waktu pembelian, pencapaian target tersebut menjadi ujian berikutnya bagi pengembang PIK 2.