- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mendapat jabatan baru sebagai Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi pada Oktober 2026.
- Pakar dari Universitas Brawijaya Wardana menyatakan keberhasilan mandat tersebut diukur dari penurunan impor energi dan penciptaan lapangan kerja.
- Ekonom UMM Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto menyebut hilirisasi harus memasukkan transisi energi untuk mencegah ketergantungan pada energi fosil.
Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendapat jabatan baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Tugasnya, mempercepat hilirisasi sekaligus mengejar kemandirian energi nasional.
Namun, Sejumlah akademisi menilai keberhasilan mandat tersebut tidak cukup hanya dilihat dari besarnya investasi hilirisasi atau pembangunan industri pengolahan mineral.
Pakar dari Universitas Brawijaya, Wardana menyebut ada tiga indikator utama yang dapat menjadi ukuran keberhasilan Bahlil dalam menjalankan mandat barunya.
Pertama, kemampuan pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor energi. Kedua, penciptaan lapangan kerja. Ketiga, kemampuan Indonesia menyerap dan menguasai teknologi.
"Yang paling utama adalah pengurangan impor energi karena menyedot banyak devisa. Berikutnya adalah pembukaan lapangan kerja, yang ketiga transfer teknologi, baru yang lain-lainnya," ujar Wardana seperti dikutip, Senin (5/10/2026).
Menurutnya, kemandirian energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu dikejar. Saat ini pemerintah menjalankan program B50 sebagai salah satu upaya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Program tersebut, menurut dia, dapat diperkuat melalui pengembangan etanol berbasis bahan baku domestik seperti tebu, singkong, dan jagung.
"Jika program tanam tebu, singkong dan jagung untuk etanol berhasil dan bisa membuat program E20 atau E30 atau E50 berhasil, bersama dengan B50 kita sudah bisa mandiri energi, tidak perlu impor BBM," ujarnya.
Selain kemandirian energi, Wardana menilai mandat Bahlil juga perlu diarahkan untuk menciptakan ekosistem industri baru yang mampu membuka lapangan kerja dalam jumlah besar.
Hal ini sejalan dengan potensi kekayaan mineral Indonesia yang dapat menjadi fondasi pengembangan industri energi hijau nasional.
Wardana menilai penyatuan koordinasi hilirisasi dan transisi energi merupakan langkah strategis karena mineral seperti nikel, bauksit, dan tembaga dapat dikembangkan menjadi bagian dari ekosistem produksi energi hijau.
“Sangat strategis karena hilirisasi mineral strategis seperti nikel, bausit, dan tembaga bisa membentuk ekosistem produksi energi hijau,” jelasnya.
Sementara itu, Ekonom dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto mengatakan penggabungan agenda hilirisasi dan transisi energi juga penting karena ekspansi industri pengolahan mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar.
"Ini sangat strategis karena hilirisasi mineral membutuhkan energi dalam jumlah besar. Tantangannya adalah memastikan tambahan kapasitas industri tidak justru meningkatkan ketergantungan pada energi fosil," kata Wahyudi saat dihubungi, Sabtu (3/10/2026).
Menurut Wahyudi, hilirisasi dan transisi energi perlu dirancang dalam satu ekosistem agar pertumbuhan industri diikuti penyediaan energi yang semakin efisien, andal, dan rendah karbon. Tantangan tersebut menjadi semakin penting karena investasi hilirisasi pada Semester I 2026 telah mencapai Rp300,1 triliun atau sekitar 29,7 persen dari total investasi nasional.