Oversupply Nikel Makin Parah, Pemerintah Siapkan Moratorium Industri Setengah Jadi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 17:08 WIB
ilustrasi bahan baku ore nikel. Foto ist.
BACA 10 DETIK
  • Pasar nikel dunia surplus, harga tertekan.
  • Pemerintah buka opsi moratorium smelter setengah jadi.
  • Investasi perlu dialihkan ke produk hilir bernilai tinggi.

Suara.com - Industri nikel Indonesia menghadapi persoalan kelebihan pasokan yang berpotensi menekan harga dan mengurangi nilai ekonomi komoditas. Kondisi ini membuat pemerintah membuka opsi moratorium pembangunan industri nikel penghasil produk setengah jadi.

Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan opsi tersebut muncul karena pasar nikel dunia tengah mengalami oversupply.

“Ini kan oversupply, makanya harganya agak turun,” ujar Bahlil dalam Investor Daily Summit 2026, Rabu (7/10/2026).

Bahlil mengatakan pemerintah mempertimbangkan untuk meminimalkan pembangunan industri yang hanya menghasilkan produk setengah jadi. Menurutnya, moratorium dapat menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi kondisi tersebut.

Rencana itu mendapat dukungan ekonom. Ekonom Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Amirusholihin menilai pembatasan kapasitas baru diperlukan karena produksi nikel dunia telah melampaui kebutuhan pasar.

Mengacu data International Nickel Study Group (INSG), pasar nikel dunia mencatat surplus sekitar 209 ribu ton pada 2025 dan diperkirakan kembali surplus 261 ribu ton pada 2026.

“Ketika barang yang diproduksi lebih banyak daripada yang dibutuhkan pasar, harga cenderung turun. Karena itu, pembatasan kapasitas baru untuk produk setengah jadi dapat menjadi instrumen yang rasional,” ujarnya.

Indonesia sendiri memiliki posisi dominan dalam pasokan nikel dunia. Kontribusi produksi tambang Indonesia mencapai sekitar 66% produksi global pada 2025 dan diperkirakan naik menjadi 68% pada 2026.

Namun, dominasi tersebut justru berisiko menjadi bumerang jika ekspansi kapasitas terus dilakukan saat pasar mengalami kelebihan pasokan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai kekuatan Indonesia seharusnya digunakan untuk mengendalikan pasokan, bukan terus memperbesar produksi.

Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat mendekati US$20.000 per ton pada Mei setelah kuota bijih nikel Indonesia dipangkas dari 379 juta ton menjadi sekitar 250-260 juta ton. Namun, harga kembali turun ke sekitar US$16.500 per ton ketika pasar meragukan konsistensi pembatasan produksi.

“Kekuatan Indonesia berada pada kemampuan mengelola pasokan secara kredibel, bukan sekadar mengumumkan pembatasan. Konsistensi justru menjadi sumber daya tawar yang paling penting,” kata Yusuf.

Menurut Yusuf, persoalan lain adalah investasi jangan kembali menumpuk pada produk antara yang sudah kelebihan pasokan. Investasi baru dinilai lebih tepat diarahkan ke pengolahan bernilai tambah tinggi seperti prekursor, katoda, hingga sel baterai.

Amirusholihin juga menilai pembangunan smelter seharusnya tidak berhenti pada produk setengah jadi. Hilirisasi perlu diperluas ke stainless steel, nikel sulfat, prekursor, katoda hingga baterai agar setiap ton nikel yang ditambang menghasilkan nilai ekonomi lebih besar.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com