- Diplomasi Bahlil dengan AS dan Rusia dinilai penting untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga energi.
- Modernisasi kilang, peningkatan lifting, serta program B50 dan E50 dibutuhkan untuk menekan ketergantungan impor.
- Hilirisasi energi perlu dipercepat dengan tetap memperhatikan kesiapan industri, lingkungan, dan ketahanan pangan.
Suara.com - Ketidakpastian geopolitik global membayangi ketahanan energi Indonesia. Di tengah konflik yang mengganggu rantai pasok dan memicu gejolak harga energi, pemerintah didorong tak hanya mengamankan pasokan minyak dari luar negeri, tetapi juga mempercepat kemandirian energi domestik.
Pakar energi Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Ary Bachtiar, mengapresiasi langkah Menteri ESDM sekaligus Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia yang memperkuat diplomasi energi dengan sejumlah negara, termasuk Amerika Serikat (AS) dan Rusia.
Menurut Ary, diplomasi tersebut menjadi langkah taktis untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak sekaligus meredam ketidakpastian harga energi dalam jangka pendek.
"Diplomasi yang dilakukan Menteri ESDM ke berbagai negara, termasuk Amerika Serikat dan Rusia, merupakan langkah taktis jangka pendek yang sangat krusial untuk mengamankan pasokan fisik atau supply security dan kepastian harga atau price stability," ujar Ary saat dihubungi, Kamis (8/10/2026).
Meski demikian, Ary menilai diplomasi internasional perlu berjalan beriringan dengan peningkatan produksi minyak dalam negeri atau lifting serta pengembangan bahan bakar nabati melalui program biodiesel B50 dan bioetanol E50.
Kombinasi kebijakan tersebut dinilai penting untuk mengamankan pasokan dari luar negeri sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi impor dalam jangka menengah dan panjang.
"Kombinasi tersebut merupakan kebijakan yang sangat tepat dan komprehensif karena menyerang masalah dari dua sisi sekaligus, yakni mengamankan keran pasokan luar negeri dalam jangka pendek dan melepaskan ketergantungan melalui substitusi domestik dalam jangka menengah hingga panjang," jelasnya.
Ary mengingatkan pemerintah perlu bergerak cepat mencari sumber minyak mentah dengan harga dan keekonomian terbaik dari berbagai negara. Langkah ini penting untuk memastikan kilang domestik, termasuk Cilacap, Balongan, dan Balikpapan, memperoleh pasokan bahan baku yang memadai.
Namun, mengamankan pasokan melalui diplomasi saja belum cukup. Pemerintah juga perlu mempercepat modernisasi kilang dan membenahi tata kelola sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) agar ketergantungan pada pasokan luar negeri dapat ditekan secara bertahap.
Di sisi lain, pengembangan biodiesel dan bioetanol dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memaksimalkan sumber daya domestik, terutama kelapa sawit, tebu, dan singkong.
Ary menekankan implementasi bahan bakar nabati harus memperhitungkan kesiapan industri, keberlanjutan lingkungan, serta keseimbangan antara kebutuhan energi dan pangan. Tanpa perencanaan yang matang, pemanfaatan bahan baku untuk energi berpotensi berbenturan dengan kebutuhan sektor pangan.
Selain diplomasi dan substitusi bahan bakar, Ary menilai integrasi kebijakan sektor ESDM dengan hilirisasi dapat memperkuat kedaulatan energi Indonesia.
Penyatuan koordinasi di bawah satu komando dinilai berpotensi mempercepat pengembangan industri pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Upaya ini mencakup hilirisasi gas bumi dan batu bara menjadi produk bernilai tambah yang dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap impor.
"Penyatuan portofolio sektor ESDM dan koordinasi hilirisasi di bawah satu komando merupakan langkah strategis yang tepat. Integrasi ini memastikan bahwa rantai nilai energi kita berjalan utuh, dari perut bumi dikelola, diolah di dalam negeri, hingga menjadi produk bernilai tambah tinggi," katanya.
Sebelumnya, Bahlil menegaskan bahwa ketidakpastian geopolitik global telah memberikan dampak luas terhadap perekonomian, termasuk rantai pasok industri dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia.