- Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp574,2 triliun hingga 30 September 2026 di Jakarta.
- Dana tersebut disalurkan untuk ekosistem siswa, pendidik, dan sekolah melalui Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer ke Daerah.
- Pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan Rp15 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan guna mendukung berbagai program beasiswa dan riset.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan realisasi anggaran pendidikan mencapai Rp 574,2 triliun hingga 30 September 2026. Angka ini melonjak 39,5 persen secara tahunan (year on year/yoy) dari Rp 411,7 triliun di periode yang sama tahun lalu.
"Anggaran Pendidikan Rp574,2 triliun," katanya saat konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Total anggaran pendidikan RP 574,2 triliun itu dibagi ke tiga kategori ekosistem pendidikan. Pertama yakni siswa atau mahasiswa sebesar Rp 184,3 triliun lewat Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, hingga Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kedua yakni guru, dosen, atau tenaga pendidik sebesar Rp 177,9 triliun lewat Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tunjangan Profesi Dosen (TPD) baik ASN maupun Non ASN.
Ketiga yakni pihak sekolah atau kampus sebesar Rp 204,1 triliun melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP), hingga BOP PAUD dan Layanan Pendidikan.
"Ini adalah keseluruhan dari 574 triliun tersebut," imbuhnya.
Jika dilihat dari jalur penyalurannya, porsi terbesar mengalir melalui Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp330,9 triliun. Alokasi ini antara lain digunakan untuk MBG sebesar Rp134,4 triliun bagi 46,2 juta siswa, revitalisasi sekolah/madrasah Rp26,4 triliun, Sekolah Rakyat Rp19,3 triliun, KIP Kuliah Rp14,8 triliun (878 ribu mahasiswa), PIP Rp11,2 triliun (16 juta siswa), BOS Kemenag Rp10,1 triliun (9,2 juta siswa), TPG Non-PNS Rp17,9 triliun (904 ribu guru), serta Sekolah Unggul Garuda Rp1,2 triliun.
Sementara itu, penyaluran melalui Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp228,1 triliun. Dana ini dimanfaatkan untuk DAU Gaji Pendidik sebesar Rp107,2 triliun, TPG ASND Rp55,7 triliun (1,8 juta guru), BOS daerah Rp52,8 triliun (43,7 juta siswa), BOP PAUD Rp3,8 triliun (6 juta siswa), dan Tunjangan Khusus ASND Rp2 triliun (66,2 ribu guru).
Di sisi Pembiayaan, Pemerintah mengalokasikan Rp15,0 triliun untuk Dana Abadi Pendidikan. Dana ini mendukung beasiswa LPDP bagi 21.497 penerima, Beasiswa Kolaborasi untuk 17.311 orang, 1.674 proyek riset, 8 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH), serta 3.568 penerima manfaat di bidang kebudayaan.
"Makanya saya selalu mengatakan bahwa baik APBN maupun APBD itu adalah satu kesatuan. APBN, belanja pemerintah pusatnya di APBN, belanja pemerintah daerahnya lewat Transfer ke Daerah, dikombinasikan lagi dengan Pendapatan Asli Daerah. Satu kesatuan untuk melihat anggaran pendidikan," jelasnya.
Sekadar informasi, anggaran MBG sendiri diambil berasal dari anggaran Pendidikan hingga Kesehatan. Secara total, realisasi anggaran MBG mencapai Rp 153,2 triliun per 30 September 2026 yang sudah dinikmati 57 juta penerima dan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.