Jangan Jadi Demokrasi Semu, Dua Kandidat Wapres Pengganti Gibran Diminta Tak Boleh Mundur

Minggu, 22 November 2026 | 10:40 WIB
Jamiluddin Ritonga, Pengamat Politik dari Esa Unggul. (dok. ist)
BACA 10 DETIK
  • Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menilai pemilihan wapres pengganti Gibran berpotensi kehilangan makna kompetisi jika kandidat mengundurkan diri.
  • MPR didesak mengakomodasi usulan Hinca Panjaitan agar dua cawapres dari Presiden Prabowo wajib mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga selesai.
  • Larangan pengunduran diri tersebut bertujuan mencegah terjadinya aklamasi, demokrasi semu, serta pengulangan praktik politik era Orde Baru.

Suara.com - Pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka berpotensi kehilangan makna kompetisi jika salah satu kandidat mengundurkan diri sebelum pemungutan suara.

Karena itu, usulan anggota Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden (Cawapres) MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, agar dua calon yang diajukan Presiden Prabowo Subianto tidak boleh mengundurkan diri dinilai perlu diakomodasi MPR.

Pengamat politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, menilai usulan tersebut penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus mencegah pemilihan wapres pengganti Gibran berakhir dengan aklamasi.

Menurutnya, pengunduran diri salah satu kandidat berpotensi menghilangkan kontestasi. Padahal, pengajuan dua nama oleh Presiden seharusnya memberikan pilihan kepada anggota MPR untuk menentukan sosok yang dinilai paling layak.

"Larangan mundur bagi kedua calon yang diajukan Presiden Prabowo sangat diperlukan agar tidak terjadi aklamasi. Cara seperti ini sangat mencederai demokrasi," kata Jamiluddin kepada Suara.com, Minggu (22/11/2026).

Ia mengingatkan, Indonesia tidak seharusnya mengulang praktik pemilihan yang pernah terjadi pada era Orde Baru (Orba).

Menurut Jamiluddin, dalam praktik pemilihan pada masa tersebut, pengajuan dua calon tidak selalu mencerminkan kompetisi yang sesungguhnya. Salah satu kandidat bisa saja sejak awal dipersiapkan untuk menang, sementara calon lainnya hanya menjadi pelengkap sebelum akhirnya mengundurkan diri.

Jika salah satu kandidat mundur menjelang pemilihan, calon yang sejak awal dipersiapkan untuk menang akhirnya tidak memiliki pesaing. Proses pemilihan pun berpotensi berujung pada kemenangan tanpa kompetisi.

Jamiluddin juga menyoroti kemungkinan proses pemilihan yang sejak awal telah dikondisikan untuk memenangkan sosok tertentu. Dalam situasi seperti itu, pemilihan hanya menjadi formalitas karena hasilnya seolah sudah ditentukan sebelum proses berlangsung.

"Pemilihan seolah tampak demokratis, padahal praktiknya hanya demokrasi semu," ujarnya.

Karena itu, Jamiluddin menilai kedua calon yang diajukan Prabowo harus berkomitmen mengikuti seluruh tahapan pemilihan hingga selesai.

Menurutnya, keberadaan dua kandidat harus benar-benar menghadirkan persaingan yang sehat, bukan sekadar memenuhi persyaratan administratif dalam proses pengisian jabatan wakil presiden.

Ia berharap MPR mempertimbangkan usulan Hinca agar pemilihan wapres pengganti Gibran tetap mencerminkan prinsip demokrasi dan tidak terjebak dalam proses yang hanya terlihat kompetitif di atas kertas.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com