- Kementerian Keuangan memangkas anggaran Badan Gizi Nasional tahun 2026 dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun.
- Realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis mencapai Rp153,2 triliun dan menjangkau 57 juta penerima hingga akhir September 2026.
- Badan Gizi Nasional menutup 1.276 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang tidak memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi pada September 2026.
Suara.com - Kementerian Keuangan resmi melakukan efisiensi anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk tahun anggaran 2026. Alokasi dana yang sebelumnya Rp 268 triliun kini dipangkas menjadi Rp 229 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Sudarto mengatakan kalau pada awal tahun 2026, DIPA pagu anggaran BGN sebelumnya adalah Rp 268 triliun. Kini Kemenkeu memastikan adanya pengurangan anggaran hingga Rp 38 triliun.
"Terkait dengan efisiensi BGN, mungkin bisa kami sampaikan bahwa awal tahun DIPA pagu anggaran dari BGN itu adalah 268 triliun. Pagu efektifnya menjadi 229 triliun, artinya sudah sekitar Rp 38 triliun sudah terjadi efisiensi," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Dirjen Anggaran menyebut kalau Kemenkeu terus mendukung langkah perbaikan yang terus dilakukan oleh lembaga pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tersebut.
"Dan tentunya fokusnya tentunya tidak sekadar efisiensi tapi lebih ke arah bagaimana program pemerintah yang sangat baik tersebut bisa mencapai target dan outcome yang diharapkan," jelasnya.
Di sisi lain Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan realisasi anggaran untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp 153,2 triliun per 30 September 2026.
Menkeu Suahasil menyebut dari kalau program MBG yang merupakan prioritas Presiden RI Prabowo Subianto itu sudah dinikmati 57 juta penerima dan 27.485 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias dapur MBG.
"Khusus program makan bergizi gratis, 57 juta penerima akhir September, Rp153,2 triliun,” ujar Suahasil dalam Konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10/2026).
Bendahara Negara juga mengapresiasi berbagai macam perbaikan yang telah dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penanggung jawab program tersebut. Sebab saat ini sejumlah program MBG telah dilaksanakan secara lebih tertib.
Sebagai contoh, BGN sekarang lebih tegas terhadap SPPG yang tidak menjalankan standar operasional prosedur (SOP), seperti Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tercatat mereka telah menutup 1.276 SPPG tanpa SLHS pada September 2026.
“Ada yang ditutup SPPG yang enggak benar ditutup. Tapi ada juga yang dibuka lagi, oke ini penting karena kita memang tujuannya melayani seluruh masyarakat anak sekolah yang seyogyanya kita berikan makan bergizi gratis,” ucapnya.
Dalam paparannya, diterangkan pula kalau BGN menata penerima MBG melalui penambahan 480 SPPG yang terdiri dari 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG terpencil. SPPG baru ini akan beroperasi akhir Oktober 2026.
Suahasil menilai, berbagai perbaikan yang dilakukan BGN dapat membuat penyaluran program MBG lebih optimal dan tepat sasaran. Ia mengapresiasi langkah BGN yang terus mengevaluasi pelaksanaan program agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran penerima.
Menurutnya, upaya perbaikan tersebut penting untuk memastikan program MBG berjalan sesuai ketentuan dan mampu melayani anak-anak sekolah secara optimal.
“Sehingga dengan demikian, penerima manfaatnya lebih tepat sasaran, BGN membuat distribusi makan bergizi gratis lebih optimal. Saya memahami bahwa teman-teman di BGN terus mencari upaya perbaikan terus, ini bagus,” pungkasnya.