- Pemerintah menetapkan anggaran Belanja Negara APBN 2027 sebesar Rp4.106,3 triliun yang merupakan rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia.
- Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan rincian tersebut dalam acara Investor Daily Summit 2026 pada Minggu, 11 Oktober 2026.
- Defisit APBN 2027 ditargetkan sebesar Rp671 triliun atau setara 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan kalau Pemerintah telah menetapkan alokasi anggaran Belanja Negara sebesar Rp 4.106,3 triliun untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027.
Menkeu Suahasil menyebut kalau Belanja Negara di APBN 2027 merupakan pertama kalinya dalam sejarah Indonesia karena ditargetkan tembus lebih dari Rp 4.000 triliun.
"Belanja negara kita desain Rp 4.100 triliun. Ini adalah pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia di mana belanja negara menembus Rp4.000 triliun," katanya dalam Investor Daily Summit 2026, dikutip Minggu (11/10/2026).
Sementara itu, Pendapatan Negara dalam APBN 2027 ditetapkan sebesar Rp 3.435,10 triliun. Artinya, pengeluaran negara lebih besar ketimbang pendapatan yang membuat defisit APBN 2027 ditargetkan sebesar Rp 671 triliun atau setara 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menkeu Suahasil menyebut kalau postur anggaran APBN 2027 ini sudah sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto. Makanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal melakukan efisiensi fiskal.
"Kita akan terus mencari efisiensi fiskal. Tapi kalau kita bilang efisiensi fiskal bukan berarti belanjanya dikecilkan, tetapi pendapatannya kita perbesar dan belanjanya digunakan secara efisien," lanjutnya.
Lebih lanjut Bendahara Negara menegaskan kalau defisit APBN 2,4 persen di APBN 2027 merupakan komitmen Pemerintah untuk menjaga batas defisit 3 persen dari PDB.
"Karena itu, beberapa strategi fiskal untuk mendukung pembangunan yang lebih kuat, kami desain strategi di bidang pendapatan, strategi di bidang belanja, dan strategi di pembiayaan yang lebih inovatif," jelasnya.
Postur APBN 2027
- Pendapatan Negara: Rp 3.435,10 triliun
- Penerimaan Perpajakan: Rp2.911,9548 triliun
- Penerimaan Pajak: Rp 2.593,95 triliun
- Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Rp 318,6 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp 522,4816 triliun
- Penerimaan Hibah: Rp 700 miliar
- Belanja Negara: Rp 4.106,3 triliun
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp 3.371,26 triliun
- Belanja Kementerian/Lembaga (KL): Rp 1.556.89 triliun
- Belanja Non-KL: Rp 1.814,36 triliun
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp 735 triliun
- Defisit APBN: Rp 671,20 triliun atau setara 2,4 persen terhadap PDB
- Keseimbangan Primer: defisit Rp 20,85 triliun
- Pembiayaan Anggaran: Rp 671,16 triliun
Asumsi dasar ekonomi makro UU APBN 2027
- Pertumbuhan ekonomi: 6%
- Laju inflasi: 2,5%
- Nilai tukar rupiah: Rp17.500 per Dolar AS
- Tingkat suku bunga SBN: 6,9%
- Harga minyak mentah (ICP): US$75 per barel
- Lifting minyak bumi: 612.500 barel per hari
- Lifting gas bumi: 954.000 barel setara minyak per hari