-
Cukai MBDK ditargetkan berlaku semester II 2027 dengan penerimaan Rp1,7 triliun.
-
Gapmmi khawatir cukai menaikkan harga tanpa menjamin konsumsi gula turun.
-
Tarif dan ambang batas gula belum jelas, membuat industri kesulitan menghitung dampaknya.
Dia juga menyatakan akan menyampaikan paparan mengenai kebijakan tersebut kepada DPR apabila kondisi ekonomi dinilai sudah lebih baik.
"Kalau sekarang saya pikir ekonomi masyarakat belum cukup kuat," katanya.
Dalam pembahasan RAPBN 2027, Purbaya sebelumnya menyebut penerimaan cukai MBDK belum dimasukkan dalam perhitungan anggaran. Namun, pernyataan tersebut berseberangan dengan penjelasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan yang menyebut cukai MBDK telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027.
Disisi lain Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama mengatakan, pemerintah masih melengkapi aturan teknis bersama Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan. Penerapannya ditargetkan mulai semester II 2027 dengan proyeksi penerimaan sebesar Rp 1,7 triliun.
"Saat ini bahwa di Undang-Undang APBN tahun 2027 memang sudah disebutkan bahwa akan dikenakan cukai untuk MBDK, dan besarannya ada sekitar Rp1,7 triliun," kata Djaka dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Djaka menambahkan, besaran tarif dan kandungan gula yang akan dikenai pungutan masih dalam pembahasan.
"Untuk pemberlakuannya kita sedang melengkapi aturan-aturannya dan mudah-mudahan bisa diterapkan di semester kedua tahun 2027, dan besaran tarifnya mungkin kita dengan DJSEF masih membicarakan berapa besarannya," ujarnya.