- Asosiasi Logistik Indonesia meminta pemerintah membatasi operasional truk sumbu tiga secara terbatas saat libur Nataru 2026/2027 di Jakarta pada Minggu (8/11/2026).
- Pembatasan ketat berisiko menghambat distribusi yang memicu kelangkaan pangan dan kenaikan harga di tengah tingginya permintaan akhir tahun.
- Mahendra Rianto menyarankan pengaturan waktu operasional khusus malam hari dan pemangkasan jalur distribusi demi kelancaran arus barang.
Suara.com - Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) mengingatkan pemerintah agar membatasi operasional kendaraan angkutan barang, khususnya truk sumbu tiga ke atas, secara terbatas dan situasional selama periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).
Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Mahendra Rianto menilai pembatasan operasional truk yang terlalu ketat berisiko menghambat distribusi barang. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memicu kelangkaan pasokan hingga kenaikan harga, terutama untuk kebutuhan pangan dan minuman.
Menurut Mahendra, periode menjelang akhir tahun justru menjadi salah satu masa tersibuk bagi pelaku usaha logistik. Perusahaan harus menyelesaikan pengiriman pesanan yang meningkat sejak dua pekan pertama Desember.
Di sisi lain, perusahaan juga tengah mengejar target penjualan dan menutup pembukuan akhir tahun. Momentum tersebut menjadi kesempatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan pendapatan, termasuk menyiapkan pembayaran bonus akhir tahun dan tunjangan Natal bagi karyawan.
"Jadi, jangan sampai terjadi kelangkaan barang. Kalau terjadi, maka akan terjadi disparitas harga dan harga naik. Apalagi jika demand-nya besar seperti air minum kemasan, jika suplainya sedikit, pasti akan menyebabkan harga naik," ujarnya di Jakarta, Minggu (8/11/2026).
Mahendra mengatakan, pembatasan kendaraan logistik juga perlu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik atau pulang kampung selama libur Nataru. Distribusi barang harus tetap berjalan agar ketersediaan pasokan di berbagai daerah terjaga.
"Untuk itu, para pengusaha itu kan harus cari gaining tambahan agar bisa membayarnya. Tapi, kalau saat seperti itu, istilahnya panen rayanya para pengusaha itu diganggu dengan aturan-aturan pembatasan, terus kita mau ngambil kesempatannya dari mana," cetusnya.
Alih-alih menerapkan pembatasan secara menyeluruh, Mahendra mendorong pemerintah melihat persoalan tersebut secara lebih luas. Menurutnya, pengaturan waktu operasional dapat menjadi alternatif untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas sekaligus memastikan distribusi logistik tidak terganggu.
"Jadi, kita harus coba tinjau dari helicopter view-nya seperti itu," katanya.
Ia juga menilai pemerintah perlu memangkas jalur distribusi yang panjang agar barang dapat sampai ke konsumen dengan lebih efisien.
"Itu yang dibutuhkan pelaku usaha, memotong jalur distribusi yang panjang," ucapnya.
Mahendra mencontohkan pengaturan waktu yang memberikan prioritas kepada kendaraan logistik pada malam hingga dini hari. Sementara itu, kendaraan pribadi dan bus dapat menggunakan jalan pada siang hingga malam hari.
"Misalkan dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi, itu dikhususkan hanya untuk logistik. Sedang untuk mobil pribadi, bus, hanya boleh lewat dari jam 6 pagi sampai jam 7 malam, dan di luar jam tersebut nggak boleh jalan. Karena pada dasarnya jalan yang mereka gunakan itu kan sebenarnya untuk jalur logistik," katanya.
Menurut Mahendra, pemerintah semestinya menciptakan kebijakan yang mendukung aktivitas usaha, terutama pada periode ketika permintaan barang meningkat. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan momentum akhir tahun untuk meningkatkan penjualan.
"Government yang menciptakan isu itu untuk membantu pengusahanya menikmati panen raya. Nah, jika pengusahanya mendapatkan cash flow besar, pemerintahnya kan juga akan menikmati hasil dari setoran pajak mereka. Tapi, di Indonesia malah dihambat untuk pengusahanya menikmati panen raya," pungkasnya.