- Kementerian Keuangan memberlakukan PPN pada jasa sistem pembayaran, namun membebaskan transfer uang sesama bank berdasarkan PMK Nomor 69/PMK.03/2022 pada Selasa (10/11/2026).
- Penyelenggara jasa sistem pembayaran wajib memungut dan menyetorkan pajak atas biaya administrasi atau komisi, bukan dari nilai nominal uang pokok transfer.
- Kebijakan perpajakan ini bertujuan menciptakan ekosistem keuangan yang adil, memberikan kepastian hukum, serta melindungi daya beli masyarakat dalam aktivitas perbankan harian.
Besaran PPN terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN yang berlaku saat ini dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam konteks jasa pembayaran, wujud dari DPP ini bukanlah nilai nominal uang milik nasabah, melainkan dihitung dari besaran penggantian jasa.
Penggantian jasa ini ditetapkan berdasarkan biaya administrasi (fee), komisi layanan, tingkat diskonto pedagang atau Merchant Discount Rate (MDR), maupun bentuk imbalan jasa lainnya—dengan nama dan sebutan apa pun—yang diterima secara langsung oleh pihak penyelenggara sistem pembayaran dari nasabah atau pengguna jasa.
Sebagai bentuk kepastian hukum, Pasal 9 ayat (5) huruf b PMK 69/2022 memberikan penegasan absolut. Aturan itu menyatakan bahwa nilai uang pokok yang diserahkan oleh pengirim dana kepada penyelenggara transfer untuk diteruskan ke rekening penerima, sama sekali tidak termasuk dalam komponen penggantian atas penyerahan jasa sistem pembayaran.
Singkatnya, jika seorang nasabah mentransfer dana sebesar Rp100 juta melalui layanan antar-bank dan dikenakan biaya administrasi transfer sebesar Rp6.500 atau Rp2.500 (melalui BI-FAST), maka PPN hanya akan dihitung dari tarif biaya admin transfer tersebut, dan bukan dihitung dari nilai pokok transfer yang bernilai ratusan juta tersebut.
Kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keuangan yang adil, memberikan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan dan sistem pembayaran digital, serta melindungi daya beli masyarakat luas yang rutin menggunakan layanan perbankan dalam aktivitas perekonomian harian mereka.