- Pemerintah merencanakan perluasan insentif PPh 21 DTP ke seluruh sektor industri pada tahun 2027 mendatang.
- Kebijakan fiskal tersebut menyasar sekitar 13 juta pekerja berpenghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan.
- Stimulus perpajakan ini bertujuan menjaga daya beli masyarakat dan mendukung konsumsi domestik secara nasional.
Suara.com - Wacana mengenai insentif perpajakan bagi kelompok pekerja berpenghasilan menengah kembali menjadi sorotan publik. Pemerintah merencanakan perluasan cakupan pemberian insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) ke seluruh sektor industri pada tahun anggaran 2027.
Kebijakan fiskal ini ditargetkan menyasar karyawan atau pekerja dengan batas penghasilan bruto hingga Rp10 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan bahwa pembebasan pemotongan pajak melalui skema PPh 21 DTP secara menyeluruh ini berpotensi memberikan manfaat langsung kepada jutaan tenaga kerja di Indonesia.
"Itu kan di bawah Rp10 juta ada sekitar 13 juta orang," ujar Airlangga saat memberikan keterangan resmi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menegaskan, skema PPh 21 DTP merupakan instrumen fiskal strategis yang dirancang pemerintah untuk menjaga daya beli (purchasing power) masyarakat, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan menengah (middle class) yang menjadi tulang punggung konsumsi domestik.
Evaluasi Skema PPh 21 DTP 2026 dan Penentu Sektor Target
Sebelum merencanakan perluasan ke seluruh sektor pada 2027, pemerintah telah lebih dahulu memberlakukan fasilitas PPh 21 DTP sebagai bagian dari paket stimulus ekonomi sepanjang tahun anggaran 2026.
Dasar hukum implementasi kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105 Tahun 2025 tentang Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah dalam Rangka Stimulus Ekonomi Tahun Anggaran 2026.
Dalam regulasi tersebut, fasilitas pembebasan potong pajak berlaku selama 12 bulan penuh, mulai dari Januari hingga Desember 2026. Kebijakan ini dikeluarkan guna menjalankan fungsi stabilisasi ekonomi dan sosial nasional di tengah ketidakpastian iklim pasar global.
Berbeda dengan rencana tahun 2027 yang bakal mencakup seluruh bidang usaha, skema PPh 21 DTP pada tahun 2026 diarahkan secara spesifik kepada lima sektor padat karya yang dinilai paling rentan terhadap volatilitas ekonomi:
- Industri Alas Kaki
- Tekstil dan Pakaian Jadi
- Furnitur
- Kulit dan Barang dari Kulit
- Sektor Pariwisata
Pemerintah mencatat terdapat sekitar 133 Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) yang berhak menerima fasilitas tersebut pada 2026. Khusus untuk sektor pariwisata, fasilitas perpajakan mencakup lini usaha perhotelan, penginapan vila, restoran dan rumah makan, agen perjalanan wisata, hingga penyedia jasa MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition).
Kriteria Pekerja dan Persyaratan Administratif
Untuk memahami apakah seorang pekerja dengan gaji Rp10 juta per bulan benar-benar bebas dari potongan PPh 21, perlu dicermati kriteria teknis yang diatur oleh regulator. Berdasarkan ketentuan yang berjalan, batasan penentuan penerima insentif terbagi dalam dua kategori utama:
Pegawai Tetap: Fasilitas PPh 21 DTP diberikan kepada pegawai yang memiliki penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur tidak melebihi Rp10 juta per bulan (atau setara Rp120 juta disetahunkan). Batas nominal penghasilan ini ditentukan berdasarkan besaran gaji pada masa pajak Januari 2026 atau bulan pertama saat pekerja mulai resmi bekerja pada tahun berjalan.
Pegawai Tidak Tetap / Pekerja Lepas (Freelancer): Penerima insentif wajib memiliki rata-upah harian maksimal Rp500 ribu atau akumulasi upah bulanan tidak melebihi Rp10 juta.
Selain batasan besaran gaji, terdapat prasyarat administratif yang wajib dipenuhi oleh setiap wajib pajak. Pekerja penerima fasilitas PPh 21 DTP diwajibkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang telah tervalidasi serta terintegrasi secara penuh dalam sistem administrasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Melalui skema PPh 21 DTP ini, pemotongan pajak yang seharusnya mengurangi gaji bersih (take-home pay) pekerja akan ditanggung sepenuhnya oleh kas negara melalui alokasi APBN. Dengan demikian, pekerja berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan berhak menerima pembayaran gaji secara utuh tanpa pemotongan PPh 21 dari pihak pemberi kerja.
DISCLAIMER: Artikel ini disajikan murni untuk pemenuhan hak informasi publik mengenai kebijakan perpajakan nasional, regulasi fiskal, dan program stimulus ekonomi pemerintah. Informasi mengenai rencana perluasan PPh 21 DTP 2027 bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai dengan perumusan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta Peraturan Menteri Keuangan terbaru. Artikel ini bukan merupakan nasihat hukum perpajakan atau perencanaan keuangan pribadi. Seluruh ketentuan teknis perpajakan wajib merujuk pada regulasi resmi Direktorat Jenderal Pajak dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.