Suara.com - Perjalanan Indonesia menuju kedaulatan tidak hanya ditandai dengan kemerdekaan, namun lahirnya mata uang sendiri. Penetapan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat pembayaran yang sah pada 30 Oktober 1946 menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah bangsa. Peristiwa ini diperingati sebagai Hari Oeang Republik Indonesia (HORI).
Memasuki peringatan ke-80 pada 2026, HORI mengingatkan masyarakat tentang pentingnya kemandirian ekonomi dan kedaulatan negara. Tahun ini, tema yang diusung dalam perayaan Hari Oeang adalah "Indonesia Berdaulat, APBN Kuat".
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Nufransa Wira Sakti, menjelaskan bahwa sebelum ORI diterbitkan, Indonesia sebenarnya telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Namun, alat pembayaran yang digunakan masyarakat saat itu masih berupa mata uang peninggalan Belanda dan Jepang.
"Momentum itulah yang diambil oleh Kemenkeu untuk dijadikan HORI. Tahun 2026 adalah peringatan yang ke-80," ujar Nufransa, yang mengemban tugas sebagai sebagai Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan mulai 23 Oktober 2026.
Menurutnya, penerbitan ORI memiliki makna yang lebih besar daripada sekadar menghadirkan alat pembayaran nasional. ORI menjadi simbol identitas sekaligus penegasan kedaulatan Indonesia sebagai negara merdeka.
APBN dan APBD sebagai Satu Kesatuan
Semangat kedaulatan ini juga tercermin dalam pengelolaan keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memiliki keterkaitan erat dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keduanya merupakan satu kesatuan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pemenuhan kebutuhan masyarakat.
Nufransa menjelaskan bahwa APBN menjangkau daerah melalui berbagai bentuk transfer anggaran untuk memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah.
"Kita melihat anggaran negara, antara APBN dan APBD adalah satu kesatuan. APBD ditransfer ke daerah, digunakan untuk memperkuat fiskal daerah," jelas Nufransa, yang di Kemenkeu bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, serta memastikan distribusi anggaran yang adil dan efisien.
Salah satu bentuk keterkaitan itu diwujudkan melalui kebijakan Transfer ke Daerah (TKD). Kebijakan ini diperlukan karena setiap daerah memiliki kemampuan berbeda dalam menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).
Dari 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota di Indonesia, terdapat daerah yang memiliki sumber daya minyak dan gas melimpah, sementara daerah lainnya memiliki sumber pendapatan yang jauh lebih terbatas.
Kondisi ini membuat kemampuan setiap daerah dalam membiayai kebutuhan pemerintahan dan pelayanan publik tidak sama. Oleh karena itu, dukungan pemerintah pusat diperlukan untuk membantu memenuhi kebutuhan belanja pegawai, operasional pemerintahan, pendidikan, hingga kesejahteraan masyarakat.
Transfer ke Daerah untuk Mengurangi Kesenjangan Fiskal
Penyaluran TKD dilakukan melalui beberapa skema, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dana transfer khusus, serta dukungan untuk daerah istimewa dan daerah dengan status otonomi khusus.
Meskipun memiliki mekanisme berbeda, seluruh skema tadi diarahkan untuk mengurangi kesenjangan kemampuan fiskal antardaerah.