"Bentuknya memang macam-macam, tapi intinya untuk menutup kesenjangan fiskal antardaerah sehingga diharapkan bisa merata antara satu daerah dengan daerah lain. Ini harus dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah," kata Nufransa, juga menjabat sebagai Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak.
Ia menegaskan bahwa besaran transfer anggaran tidak dapat diberikan secara seragam. Pemerintah terlebih dahulu menghitung kebutuhan dasar setiap daerah agar kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat dapat berlangsung secara normal.
Perhitungan ini mencakup kebutuhan pembayaran gaji pegawai, guru, dan tenaga kesehatan, termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan dan kesehatan.
"Pertama, kami menghitung dulu berapa kebutuhan minimal masing-masing daerah, misalnya untuk gaji pegawai, guru, tenaga kesehatan, termasuk standar layanan minimal untuk sekolah dan kesehatan. Itu yang kami tutupi lebih dulu, agar mereka bisa berjalan secara normal," ungkapnya.
Maluku dan Papua Mendapat Perhatian dalam Alokasi Anggaran
Fungsi pemerataan APBN juga terlihat dari perbedaan alokasi anggaran per kapita antardaerah. Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada wilayah yang memiliki tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, serta biaya pelayanan publik yang relatif tinggi.
Nufransa mencontohkan alokasi anggaran tahun 2027. Menurutnya, rata-rata gabungan APBN dan APBD mencapai Rp6,5 juta per orang di daerah. Sementara itu, alokasi per kapita tertinggi berada di wilayah Maluku dan Papua, yakni mencapai Rp13,8 juta.
Anggaran yang lebih besar ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung daerah terpencil, tertinggal, dan terluar (3T) agar memiliki kesempatan yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.
Dalam menentukan besaran alokasi, pemerintah mempertimbangkan sejumlah variabel teknis, seperti jumlah penduduk, luas wilayah, tingkat kesulitan geografis, serta tingkat kemahalan biaya.
Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tadi, APBN diharapkan mampu menjalankan fungsi distribusi sehingga kesenjangan pendapatan dan kemampuan pelayanan antardaerah dapat dikurangi.
Nufransa mengakui bahwa perbedaan jumlah anggaran yang diterima masing-masing daerah terkadang menimbulkan pertanyaan. Namun, pemerintah berupaya menyusun kebijakan alokasi secara objektif dan adil berdasarkan kebutuhan serta karakteristik setiap wilayah.
Creative Financing Jadi Alternatif Pembiayaan Daerah
Di samping dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peluang untuk memperkuat kemampuan fiskalnya secara mandiri. Salah satu caranya adalah melalui skema creative financing atau pembiayaan kreatif.
Skema ini memungkinkan pemerintah daerah menjalin kerja sama dengan badan usaha maupun pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah.
Salah satu contoh penerapannya adalah kerja sama pembangunan penerangan jalan umum di Madiun.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat mencari alternatif pembiayaan untuk mempercepat pembangunan sekaligus menjaga kapasitas anggaran daerah.
Pada akhirnya, peringatan 80 tahun Hari Oeang Republik Indonesia tidak hanya menjadi momentum mengenang sejarah lahirnya mata uang nasional. Lebih dari itu, HORI juga menjadi pengingat bahwa kedaulatan ekonomi perlu terus diperkuat melalui pengelolaan keuangan negara yang sehat, pemerataan fiskal, serta pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat di seluruh Indonesia.***