- Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah menilai mundurnya tiga pengurus PSI tidak menyelesaikan masalah jabatan mereka di kabinet pada Selasa (10/11/2026).
- Presiden diminta menggunakan hak prerogatifnya untuk mengevaluasi dan membersihkan kabinet dari kader PSI demi menjaga kepercayaan publik.
- Jabatan menteri dinilai harus didasarkan pada kontribusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar kompensasi politik untuk partai tertentu.
Suara.com - Pengunduran diri Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka dari kepengurusan PSI dinilai tidak cukup untuk menjawab persoalan keberadaan mereka di pemerintahan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai ketiganya justru perlu mempertanggungjawabkan posisi mereka di kabinet jika sudah tidak lagi mengambil peran dalam struktur partai.
"Pilihan Giring, Raja Juli, dan Isyana mundur tentu personal, tidak berdampak pada publik, tetapi keberadaanya di kabinet itu yang bermasalah," kata Dedi kepada Suara.com, Selasa (10/11/2026).
Jabatan di kabinet seharusnya tidak melekat semata-mata karena seseorang merupakan kader partai. Menurutnya, posisi di pemerintahan harus didasarkan pada kontribusi dan kepentingan publik.
"Seharusnya mereka mundur dari posisinya di kabinet, karena tidak berkontribusi apapun kecuali sekedar menduduki posisi atas nama kader PSI," tambahnya.
Dedi menilai Presiden memiliki kewenangan politik untuk memastikan komposisi kabinet tidak sekadar menjadi wadah akomodasi kepentingan partai. Evaluasi diperlukan agar jabatan menteri tidak dipersepsikan sebagai kompensasi politik bagi kader tertentu.
Ia mengarahkan persoalan tersebut kepada Presiden sebagai pemegang hak prerogatif dalam menentukan dan mengevaluasi anggota kabinet. Pemerintah perlu mengambil sikap tegas agar hubungan antara kepentingan partai dan jabatan publik tidak menimbulkan persoalan baru.
"Presiden perlu bersikap, kabinet harus bersih dari kader PSI demi menjaga reputasi dan kepercayaan publik," tandasnya.
Menurut Dedi, keputusan mundur dari kepengurusan partai juga semestinya tidak berhenti pada perubahan administratif di internal PSI.
Jika langkah tersebut dimaksudkan untuk mengambil jarak dari partai, konsekuensinya harus terlihat dalam posisi mereka sebagai pejabat pemerintahan.