- Margono Djojohadikusumo merupakan kakek Presiden Prabowo Subianto.
- Margono menggagas pendirian BNI dan menjadi direktur utama pertamanya.
- Margono juga menjadi pelopor penggunaan hak angket DPR di Indonesia.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Raden Mas Margono Djojohadikusumo pada Selasa (10/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan. Sosok yang diangkat tersebut bukan orang sembarangan. Margono merupakan tokoh penting dalam sejarah keuangan Indonesia sekaligus kakek kandung Prabowo.
Nama Margono memiliki jejak panjang dalam pembangunan fondasi ekonomi Indonesia setelah merdeka. Dia dikenal sebagai salah satu tokoh yang menggagas pendirian bank milik negara, yang kemudian menjadi Bank Negara Indonesia (BNI).
Margono lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, pada 16 Mei 1894. Dia berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang perjuangan. Margono merupakan keturunan Raden Tumenggung Banyakwide atau Panglima Banyakwide, salah satu pengikut Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa.
Selain dikenal sebagai tokoh perbankan, Margono juga merupakan ayah dari ekonom terkemuka Indonesia, Prof. Soemitro Djojohadikusumo. Soemitro sendiri merupakan ayah dari Presiden Prabowo Subianto.
Dengan demikian, Margono merupakan kakek dari Prabowo melalui garis ayah. Hubungan keluarga ini membuat pengangkatan Margono sebagai Pahlawan Nasional turut menarik perhatian karena sosok yang mendapat penghargaan negara tersebut merupakan bagian dari keluarga Presiden.
Namun, kiprah Margono tidak hanya tercatat melalui hubungan keluarganya. Dia memiliki kontribusi penting dalam membangun institusi keuangan nasional pada masa awal kemerdekaan.
Salah satu kontribusi terbesar Margono adalah gagasannya membentuk bank nasional yang dapat menjadi simbol kedaulatan ekonomi Indonesia.
Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, pemerintah membutuhkan lembaga keuangan sendiri untuk menopang perekonomian negara yang baru terbentuk.
Saat itu, Margono dipercaya menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) pertama. Dari posisi tersebut, dia mengusulkan pembentukan bank sentral atau bank sirkulasi sebagaimana semangat yang terkandung dalam UUD 1945.
Gagasan tersebut mendapat respons dari Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Pada 16 September 1945, Margono mendapat mandat untuk mempersiapkan pembentukan bank milik negara.
Usulan tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui keputusan Sidang Dewan Menteri pada 19 September 1945. Pemerintah sepakat membentuk sebuah bank negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi.
Hingga akhirnya, Bank Negara Indonesia resmi didirikan pada 5 Juli 1946 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946. Margono kemudian dipercaya menjadi Direktur Utama pertama BNI.
Pada masa awal berdirinya, BNI tidak sekadar menjalankan fungsi perbankan komersial. Bank ini juga memiliki fungsi sebagai bank sirkulasi dan berperan dalam perjalanan penerbitan Oeang Republik Indonesia (ORI), yang menjadi simbol kedaulatan moneter Indonesia.
Peran Margono dalam membidani kelahiran BNI menjadikannya salah satu tokoh penting dalam sejarah perbankan nasional. BNI sendiri kemudian berkembang menjadi salah satu bank besar milik negara.
Jejak pengabdian Margono juga tercatat dalam sejarah pemerintahan dan parlemen Indonesia.
Dia pernah menjadi anggota DPR pada 1950. Dalam perjalanan politiknya, Margono dikenal sebagai tokoh yang mengusulkan penggunaan hak angket DPR untuk menyelidiki persoalan perolehan dan penggunaan devisa negara.
Usulan tersebut menjadi salah satu tonggak awal penggunaan hak angket dalam sejarah parlemen Indonesia.
Margono meninggal dunia di Jakarta pada 25 Juli 1978 dalam usia 84 tahun. Meski telah wafat puluhan tahun lalu, kontribusinya dalam membangun fondasi sistem keuangan nasional tetap dikenang.