- Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyatakan pengunduran diri pada Rabu malam, 11 November 2026.
- Pengunduran diri terjadi setelah putusan pengadilan membatalkan surat penyetaraan ijazah SMA miliknya pada bulan lalu.
- DPR berencana membawa usulan hak menyatakan pendapat ke rapat paripurna terkait status jabatan tersebut.
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya pada Rabu malam (11/11/2026). Kabar itu dibenarkan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi, sedangkan Istana belum memberikan pernyataan resmi hingga berita ini ditulis.
Di tengah kabar tersebut, perhatian publik tertuju pula pada kekayaan Gibran, yang menurut laporan harta terakhirnya di KPK tercatat Rp27,9 miliar.
Berita ini masih berkembang dan akan diperbarui setelah ada pernyataan resmi Istana atau DPR.
Latar belakangnya adalah dua putusan pengadilan soal dokumen pendidikan Gibran. Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah luar negeri setara minimal SMA.
Mahkamah Agung (MA) pada 30 Oktober 2026, melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, membatalkan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dipakainya untuk mendaftar pada Pilpres 2024.
Pada Selasa (10/11/2026), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Gibran menyampaikan niat mundur dalam pertemuan sekitar 2,5 jam dengan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konferensi pers di Istana Wakil Presiden hari itu, Gibran berkata, "Saya tidak ingin dinamika menjadi polemik politik berkepanjangan," sebagaimana dikutip Samudrafakta.
Pada Rabu (11/11/2026), Budi Arie membenarkan kabar tersebut. "Betul," katanya singkat saat dikonfirmasi Antara di Jakarta. Ia juga membenarkan bahwa surat pengunduran diri diserahkan kepada Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Redaksi Suara.com melaporkan sejumlah ASN dan sekretaris pribadi saling berpelukan dan berpamitan di kantor Wakil Presiden, sementara pernyataan resmi dijadwalkan pada Kamis (12/11/2026).
Jumpa pers yang direncanakan malam itu, dibatalkan tanpa alasan. Belum ada pernyataan langsung dari Gibran maupun pihak Istana soal status surat tersebut.
Di DPR, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa menyatakan usulan hak menyatakan pendapat (HMP) atas Gibran akan dibawa ke rapat paripurna pada Kamis (12/11).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," katanya kepada wartawan di kompleks parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR mengusulkan HMP sebagai bagian dari proses pemakzulan, yang menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Pengusulnya berasal dari PKS (28), NasDem (19), PKB (18), Demokrat (18), PDIP (14), Golkar (11), Gerindra (11), dan PAN (1).
Kekayaan Gibran: Dari Rp25,5 Miliar ke Rp27,9 Miliar
Informasi harta di bawah bersumber dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan sendiri oleh Gibran ke KPK. Angka itu bersifat nominal dan tidak menilai asal-usul harta.