- Polda Metro Jaya membantah kabar penangkapan mantan Ketua KPK Firli Bahuri di sebuah lapangan bulutangkis Jakarta, Rabu (11/11/2026).
- Petugas Ditreskrimsus mendatangi lokasi tersebut untuk menindaklanjuti ketidakhadiran Firli dalam dua kali panggilan pemeriksaan kasus korupsi.
- Firli menyatakan kesediaannya memenuhi panggilan penyidik berikutnya terkait statusnya sebagai tersangka pemerasan kasus di Kementan.
Suara.com - Kabar mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ditangkap polisi saat berada di sebuah lapangan bulutangkis di Jakarta dibantah Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto menegaskan, tidak ada penangkapan terhadap Firli.
Kedatangan personel Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya ke gedung olahraga (GOR) bulutangkis tersebut berkaitan dengan proses pemeriksaan kasus yang menjeratnya.
“Tidak ada (penangkapan),” kata Budi, melalui pesan WhatsApp kepada Suara.com, Rabu (11/11/2026).
Budi menjelaskan, petugas mendatangi lokasi untuk menindaklanjuti dua kali ketidakhadiran Firli dalam panggilan pemeriksaan penyidik.
“Menindaklanjuti ketidakhadiran FB dalam 2 kali panggilan pemeriksaan,” ucap Budi.
Menurut Budi, saat ditemui petugas, Firli menyatakan kesediaannya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan berikutnya. Penyidik, kata dia, akan segera menjadwalkan pemanggilan tersebut.
“Yang bersangkutan menyampaikan akan hadir dalam panggilan pemeriksaan yang akan segera dilakukan oleh penyidik,” tandasnya.
Firli Jadi Tersangka Kasus Pemerasan SYL
Firli Bahuri sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan korupsi terkait penanganan perkara di Kementerian Pertanian (Kementan) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Penetapan tersangka itu diumumkan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya saat itu, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada November 2023.
Firli diduga terlibat dalam perkara pemerasan, penerimaan gratifikasi, serta penerimaan suap yang berkaitan dengan penanganan kasus hukum di Kementan pada periode 2020 hingga 2023.
Dalam perkara tersebut, Firli dijerat Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Ia juga disangkakan melanggar Pasal 36 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.