- Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada MPR pada Kamis, 12 November 2026.
- Berdasarkan UUD 1945, Wakil Presiden bertugas membantu Presiden, menggantikan kepala negara, serta mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah.
- Menurut ekonom CORE, peran Wakil Presiden dalam perekonomian sangat terbatas karena kewenangan kebijakan ekonomi sepenuhnya dipegang oleh Presiden.
Suara.com - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden menjadi perhatian publik. Gibran telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026).
Di tengah perkembangan tersebut, muncul pertanyaan mengenai seberapa besar sebenarnya peran seorang Wakil Presiden dalam menentukan arah perekonomian Indonesia. Apakah Wakil Presiden memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan ekonomi sendiri? Atau justru perannya lebih banyak membantu Presiden dalam menjalankan program pemerintahan?
Sebelum membahas kewenangan tersebut, menarik untuk melihat kembali sejumlah janji dan program ekonomi yang pernah disampaikan Gibran sebelum menjabat sebagai Wakil Presiden.
Janji Ekonomi Gibran Sebelum Menjadi Wakil Presiden
Saat masa kampanye Pilpres 2024, Gibran bersama pasangannya, Prabowo Subianto, menyampaikan sejumlah program ekonomi. Dalam catatan Suara.com, setidaknya terdapat empat janji dan program yang berkaitan dengan sektor ekonomi.
- Hilirisasi dan Industrialisasi: Melanjutkan dan memperluas program hilirisasi. Tidak hanya di sektor pertambangan, tetapi juga mencakup pertanian, perikanan, dan maritim untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Gibran menjanjikan penciptaan hingga 19 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor, termasuk industri kreatif dan ekonomi hijau.
- Kredit Startup Milenial: Menyediakan skema pendanaan atau kredit khusus bagi anak muda dan generasi milenial yang ingin merintis usaha rintisan atau startup berbasis teknologi dan inovasi digital.
- Penguatan UMKM dan Ekonomi Kreatif: Memperluas akses pembiayaan, pendampingan digitalisasi, serta mempermudah perizinan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Tugas dan Fungsi Wakil Presiden
Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Sementara itu, Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden dalam menjalankan kewajibannya. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) UUD 1945.
Mengutip situs resmi Sekretariat Wakil Presiden, Wapres.go.id, terdapat lima tugas utama Wakil Presiden, yaitu:
- Membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan dan mengambil keputusan penting.
- Menggantikan Presiden jika berhalangan tetap atau sementara, sesuai ketentuan Pasal 8 UUD 1945.
- Menjalankan tugas tertentu yang diberikan Presiden, seperti memimpin rapat atau pertemuan pemerintahan.
- Mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah, terutama dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
- Menjadi penghubung dengan lembaga negara lain, seperti DPR, MPR, dan lembaga yudikatif.
Selain tugas tersebut, Wakil Presiden juga memiliki empat fungsi utama.
Pertama, sebagai pendamping Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Kedua, sebagai pengambil kebijakan strategis, terutama apabila mendapat mandat khusus dari Presiden.
Ketiga, menjadi penengah dalam pemerintahan untuk membantu menyelesaikan konflik internal maupun eksternal. Keempat, sebagai simbol stabilitas politik karena posisinya menjamin kelangsungan pemerintahan ketika Presiden tidak dapat menjalankan tugasnya.
Adapun kewenangan Wakil Presiden meliputi membantu Presiden menjalankan pemerintahan, menggantikan Presiden jika berhalangan, melaksanakan tugas yang diberikan Presiden, membantu koordinasi lembaga pemerintah, serta menghadiri dan mewakili Presiden dalam acara resmi.
Seberapa Besar Peran Wakil Presiden terhadap Perekonomian
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai peran Wakil Presiden dalam perekonomian relatif kecil dan terbatas.
Menurutnya, dalam sistem presidensial, kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian pada dasarnya dikendalikan dan diputuskan oleh Presiden. Sementara itu, Wakil Presiden bertugas membantu menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan Presiden.
"Wakil presiden juga tidak dapat menetapkan kebijakan ekonomi secara mandiri. Peraturan presiden, keputusan presiden, dan pengajuan anggaran merupakan kewenangan Presiden, sedangkan pelaksanaan teknis berada di tangan kementerian. Wakil presiden dapat menjalankan fungsi kebijakan apabila menerima penugasan atau pendelegasian dari Presiden, misalnya dengan memimpin tim atau badan tertentu yang dibentuk melalui peraturan presiden," ujarnya kepada Suara.com.
Yusuf Rendy menambahkan, peran Wakil Presiden dalam implementasi kebijakan pemerintah juga relatif terbatas. Tugasnya lebih banyak berkaitan dengan koordinasi dan pengawasan program prioritas yang melibatkan lintas kementerian.
Meski demikian, Wakil Presiden tetap dapat berkontribusi terhadap perekonomian melalui diplomasi dan komunikasi dengan berbagai pihak.
"Wakil presiden juga dapat menjalankan diplomasi ekonomi dengan mewakili Presiden dalam forum internasional, bertemu investor, dan menjembatani komunikasi pemerintah dengan dunia usaha serta kelompok masyarakat. Namun, kekuatan ekonomi suatu negara pada akhirnya lebih ditentukan oleh soliditas tim ekonomi, kredibilitas Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, serta konsistensi kebijakan daripada oleh satu figur di posisi wakil presiden," ucapnya.
Dengan penjelasan tersebut, sebenarnya Wakil Presiden tidak bisa mengendalikan program pemerintah, maupun membuat kebijakan baru terkait ekonomi. Karena, tugas dan fungsinya hanya sebagai pembantu dan pengawas saja.