- Gibran Rakabuming Raka tetap menerima pensiun bulanan dan fasilitas negara usai mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden pada 12 November 2026.
- Mahkamah Konstitusi memutuskan undang-undang pensiun mantan anggota DPR inkonstitusional bersyarat dan memerintahkan pembentukan undang-undang baru dalam waktu dua tahun.
- Pemerintah memberikan uang pensiun seumur hidup kepada para mantan pejabat negara berdasarkan aturan era Orde Baru yang menggunakan APBN.
Suara.com - Gibran Rakabuming Raka tetap menerima uang negara meski mundur dari kursi Wakil Presiden, hal ini sudah dibahas berkali-kali. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 memberi bekas wakil presiden yang berhenti dengan hormat uang pensiun sebesar Rp20,16 juta per bulan seumur hidup, ditambah rumah, mobil berikut sopir, layanan kesehatan keluarga, dan pengamanan Paspampres.
Bukan hanya Gibran, mantan anggota DPR, menteri, hakim agung, hingga gubernur dan bupati juga menerima uang pensiun pejabat, meski nilainya jauh lebih kecil dan dasar hukumnya kini wajib dirombak atas perintah Mahkamah Konstitusi.
Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Ketua MPR Ahmad Muzani dan sejumlah Wakil Ketua MPR di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Kamis (12/11/2026) sekitar pukul 11.16 WIB. "Maksud kedatangannya adalah menyampaikan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden RI," kata Muzani.
Langkah itu menyusul putusan Mahkamah Agung yang menyatakan tidak sah surat keterangan penyetaraan SMA yang dipakai Gibran untuk mendaftar Pilpres 2024. Pada 10 November, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran "menyatakan niatan untuk mengundurkan diri" saat bertemu Presiden Prabowo Subianto
Rp20,16 Juta per Bulan, Tak Peduli Berapa Lama Menjabat
Pasal 6 UU 7/1978 menetapkan bahwa presiden atau wakil presiden yang berhenti dengan hormat menerima pensiun sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.
Lama masa jabatan tidak memengaruhi besarannya. Gaji pokok wapres adalah empat kali gaji pokok tertinggi pejabat negara Rp5.040.000 (PP 75/2000), sehingga pensiunnya Rp20.160.000 per bulan.
Angka itu kira-kira separuh dari gaji pokok plus tunjangan jabatan wapres aktif yang totalnya Rp42,16 juta, besaran yang menurut Sekretariat Kabinet tidak berubah sejak 2001.
Pensiun pokok itu baru sebagian dari hak bekas wapres. Undang-undang yang sama juga memberikan tunjangan menurut ketentuan pensiunan PNS; biaya air, listrik, dan telepon; pemeliharaan kesehatan untuk bekas wapres dan keluarganya; sebuah rumah lengkap dengan perabot; serta kendaraan beserta pengemudi yang biaya perawatannya ditanggung negara.
Ada pula staf dari kalangan PNS dan pemakaman kenegaraan. Janda atau duda mewarisi 50 persen pensiun, dan seluruh biaya dibebankan pada APBN. Dengan menambahkan tunjangan istri 10 persen (Rp2.016.000) dan tunjangan dua anak masing-masing 2 persen (Rp403.200). Diperkirakan, penerimaan bulanan Gibran sekitar Rp22,98 juta, belum termasuk tunjangan beras, THR, dan gaji ke-13.
Bekas wapres dan pasangannya juga berhak atas pengamanan Paspampres seumur hidup dengan fasilitas terbatas, sesuai PP 59/2013.
Untuk rumah, PMK 120/2022 membatasi luas tanah dan bangunan masing-masing 1.500 meter persegi di Jakarta, dengan permohonan diajukan paling lambat tiga tahun sebelum masa jabatan berakhir.
Karena masa jabatan Gibran semestinya baru berakhir pada 2029, prosedur itu belum berjalan, dan belum ada penjelasan resmi soal pemenuhannya. Pada 2014, pemerintah pernah memberikan uang tunai sebagai pengganti rumah bagi Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono.
Apakah mundur menjadi celah untuk menyelamatkan fasilitas? Mahfud MD menilai hak bekas wapres sama saja, baik karena mundur maupun dimakzulkan. "Jadi mundur atau tidak, haknya sama saja," ujarrnya. Penjelasan UU 7/1978 memang menganggap setiap pemberhentian terjadi dengan hormat, kecuali MPR menyatakan sebaliknya. Pensiun dibayar mulai bulan berikutnya lewat Keputusan Presiden, yang hingga Jumat sore belum dikabarkan terbit.
Total biaya negara untuk seorang bekas wapres tidak pernah dipublikasikan. Taksiran Rp401,5 miliar seumur hidup yang beredar berasal dari tulisan opini di elitkita.com, yang penulisnya sendiri sebut angka kasar.
Dari Senayan hingga Kantor Gubernur
Mantan pejabat lain juga menerima pensiun, tetapi nilainya jauh di bawah Gibran. UU 12/1980 mengatur pensiun untuk pimpinan dan anggota MPR, DPR, BPK, serta Mahkamah Agung, termasuk hakim agung.
Rumusnya 1 persen dari gaji pokok terakhir untuk setiap bulan masa jabatan, dengan batas bawah 6 persen dan batas atas 75 persen. Satu periode lima tahun sudah cukup untuk mendapat pensiun seumur hidup.
Tunjangan jabatan tidak dihitung dalam dasar pensiun, sementara gaji pokok anggota DPR masih Rp4,2 juta sesuai PP 75/2000. Anggota DPR yang menjabat satu periode penuh menerima Rp2.520.000 per bulan. Untuk mantan ketua DPR, sekitar Rp3,02 juta, ditambah Tabungan Hari Tua Rp15 juta yang dibayar sekali.
Pada 2019, Direktur Utama Taspen Iqbal Latanro menyebut anggota yang tak terpilih lagi menerima sekitar Rp3,2 juta per bulan, sebagian bahkan di bawah Rp1 juta karena hanya menjabat lima bulan.
Angka pensiun DPR yang paling sering dikutip media dan pemohon uji materi berbeda lagi: Rp401.894 untuk masa jabatan satu sampai enam bulan, Rp2.935.704 untuk satu periode, dan Rp3.639.540 untuk dua periode.
Angka ini tidak cocok dengan rumus UU 12/1980, yang menghasilkan batas bawah Rp252.000 dan batas atas Rp3.150.000 untuk anggota, atau Rp3.780.000 untuk ketua DPR. Sumber primer angka tersebut belum pernah dipublikasikan.
Menteri diatur dengan rumus yang sama dalam PP 50/1980. Gaji pokok menteri Rp5.040.000, sehingga menteri yang menjabat penuh lima tahun memperoleh sekitar Rp3,02 juta per bulan menurut rumus tersebut. Hak ini bisa hilang. "Diberhentikan secara tidak hormat nggak dapat hak pensiun," kata Didik Kusnaini dari Kementerian Keuangan.
Di tingkat daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan para wakilnya mendapat pensiun seumur hidup berdasarkan PP 9/1980, dengan batas atas 60 persen.
Gaji pokok gubernur Rp3 juta, sehingga pensiun satu periode menurut rumus itu sekitar Rp1,8 juta per bulan. "Pensiun sebagai kepala daerah kecil, enggak sampai 10 juta," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono pada 2017. Sementara, rumah dan kendaraan dinas kepala daerah wajib dikembalikan saat masa jabatan berakhir.
Anggota DPRD tidak menerima pensiun. Mereka hanya mendapat uang jasa pengabdian yang dibayar sekali, sebesar satu sampai enam bulan uang representasi menurut PP 18/2017. Untuk anggota DPRD provinsi yang menjabat lima tahun, jumlahnya sekitar Rp11,25 juta.
Walhasil, angka puluhan juta rupiah hanya berlaku bagi bekas presiden dan wakil presiden. Pensiun mantan anggota DPR, menteri, dan kepala daerah berkisar jutaan rupiah per bulan.
Persoalannya ada pada prinsip: pensiun ini dibayar seumur hidup tanpa iuran, setelah masa jabatan yang bisa hanya beberapa bulan, dan dapat diwariskan kepada janda, duda, atau anak.
Tiga Angka Anggaran yang Berselisih Puluhan Kali Lipat
Belum ada data Kementerian Keuangan, Taspen, atau BPK yang dipublikasikan khusus untuk pensiun mantan pejabat negara. Yang beredar hanyalah klaim para pihak di MK. Pemohon perkara 176/PUU-XXIII/2025 memperkirakan ada sekitar 5.175 penerima sejak 1980 dengan beban sekitar Rp226 miliar per tahun, dan mengakui angka itu taksiran kasar.
Rayhan Madani, pemohon perkara 191/PUU-XXIII/2025, menyebut rata-rata Rp153,9 miliar per tahun, atau lebih dari Rp4,6 triliun untuk periode 1999–2029, tanpa menjelaskan metodenya.
Pemerintah, dalam keterangannya di MK, menyebut biaya pensiun DPR hanya sekitar Rp4,5 miliar sampai Rp5,4 miliar per tahun. Menurut pemerintah, pensiun ini dibayar secara pay-as-you-go dari APBN, sama seperti pensiun PNS, TNI, dan Polri. Selisihnya 30 sampai 50 kali lipat, dan belum ada data resmi yang bisa memastikan mana yang benar. Biaya untuk bekas presiden dan wakil presiden pun tidak pernah dirinci secara terbuka.
Warisan Aturan Lama yang Digugat di Jalan dan di Ruang Sidang
Seluruh aturan ini lahir di era Orde Baru: UU 7/1978 untuk presiden dan wapres, lalu UU 12/1980, PP 50/1980 untuk menteri, dan PP 9/1980 untuk kepala daerah. UU 12/1980 disusun berdasarkan UUD 1945 sebelum amandemen dan TAP MPR III/MPR/1978, sedangkan gaji pokok yang menjadi dasar hitungannya terakhir diperbarui pada 2000.
Tuntutan penghapusan menguat pada akhir Agustus 2025 lewat gerakan 17+8 Tuntutan Rakyat, yang meminta DPR "batalkan fasilitas baru (termasuk pensiun)" sekaligus menuntut penghapusan perlakuan istimewa, termasuk "pensiun seumur hidup."
DPR merespons dengan menghapus tunjangan perumahan dan menghentikan sementara kunjungan kerja ke luar negeri, tetapi tidak menyentuh pensiun (JawaPos). Menanggapi gugatan ke MK, Ketua DPR Puan Maharani berkata, "Kita hargai aspirasi, tapi semuanya itu ada aturannya."
Pada 16 Maret 2026, MK menyatakan permohonan perkara 176 tidak dapat diterima. Dalam perkara 191, yang diajukan dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Sadzali dan Anang Zubaidy bersama sejumlah mahasiswa, MK mengabulkan sebagian permohonan. MK menyatakan UU 12/1980 inkonstitusional bersyarat (MKRI). Dengan putusan ini, MK bergeser dari sikapnya dalam Putusan 41/PUU-XI/2013.
Putusan MK Belum Menghentikan Pembayaran
Meski banyak judul berita menyebut pensiun DPR "dicabut", Putusan 191/PUU-XXIII/2025 tidak langsung menghapusnya. UU 12/1980 tetap berlaku sampai undang-undang penggantinya terbentuk, dengan batas waktu paling lama dua tahun, atau sekitar Maret 2028. Jika tenggat itu terlewati, UU 12/1980 menjadi inkonstitusional permanen.
MK meminta undang-undang baru membedakan pejabat yang dipilih, diseleksi, dan diangkat; menetapkan besaran yang proporsional dan akuntabel; serta membuka pilihan antara mempertahankan pensiun atau menggantinya dengan "uang kehormatan" yang dibayar sekali. Putusan ini tidak menyentuh UU 7/1978, sehingga hak Gibran sebagai bekas wapres tidak terdampak. PP 9/1980 tentang kepala daerah juga tidak diuji langsung.
Di DPR, Wakil Ketua Komisi II Zulfikar Arse Sadikin mengusulkan agar undang-undang baru dibahas lewat panitia khusus.
Anggota Badan Legislasi Firman Soebagyo menyebut putusan itu "langkah yang adil dan patut diapresiasi" dan mendorong penerapannya tanpa menunggu masa transisi, bila perlu lewat perppu. Hingga pertengahan November 2026, belum ada kabar bahwa RUU pengganti sudah dibahas secara resmi.
Tanpa data resmi, potensi penghematan hanya bisa ditaksir kasar dengan tiga asumsi. Pertama, pensiun rata-rata Rp3 juta per bulan, angka di antara hitungan Hukumonline (Rp2,52 juta) dan pernyataan Taspen (Rp3,2 juta).
Kedua, pembayaran 12 kali setahun, atau 14 kali bila THR dan gaji ke-13 ikut dibayarkan seperti dalam PP 16/2022, sehingga satu penerima menelan Rp36 juta sampai Rp42 juta per tahun. Ketiga, jumlah penerima 3.000 sampai 5.175 orang.
Dengan asumsi itu, beban tahunannya sekitar Rp108 miliar sampai Rp217 miliar, atau Rp540 miliar sampai Rp1,09 triliun dalam lima tahun.
Karena 5.175 adalah hitungan kumulatif pemohon sejak 1980, batas atas ini kemungkinan melebihi kondisi sebenarnya.
Sebaliknya, dengan asumsi yang sama, angka pemerintah hanya setara dengan sekitar 110 sampai 150 penerima, dan cakupannya tidak dijelaskan. Untuk bekas wapres, pensiun pokok Gibran saja mencapai Rp241,92 juta per tahun (12 × Rp20,16 juta), belum termasuk fasilitas lain.
Penghematan itu pun kemungkinan tidak langsung terasa. Undang-undang baru bisa saja hanya berlaku bagi pejabat berikutnya, sementara uang kehormatan yang dibayar sekali tetap memakan anggaran. Hak bekas presiden dan wapres baru ikut terpangkas bila pembentuk undang-undang memutuskan merevisi UU 7/1978.
Pihak yang mempertahankan pensiun punya argumen sendiri. Puan menekankan aturan pensiun berlaku untuk banyak lembaga sekaligus. Di MK, DPR menyatakan pensiun anggota dewan proporsional, tidak membebani APBN, dan skema serupa ada di Jepang serta Korea Selatan (MKRI).
Nilai per orang pun kecil, sebagian di bawah Rp1 juta per bulan. Pemerintah juga mengingatkan bahwa persoalan serupa pernah ditolak MK pada 2013. MK sendiri tidak menutup kemungkinan pensiun dipertahankan, dan meminta undang-undang baru melindungi integritas pejabat yang menjalankan fungsi strategis.