- Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan defisit APBN mencapai Rp 379,3 triliun atau 1,47 persen dari PDB.
- Pengumuman tersebut disampaikan dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Jumat.
- Suahasil menegaskan bahwa besaran defisit tersebut masih sesuai dengan target awal pemerintah sebesar 2,85 persen.
Suara.com - Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengumumkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 379,3 triliun atau setara 1,47 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Bagi yang belum tahu, defisit APBN terjadi karena Belanja Negara lebih besar daripada Pendapatan Negara. Pendapatan Negara tercatat sebesar Rp 2.618 triliun, sementara Belanja Negara Rp 2.997,2 triliun.
"Defisit APBN 1,47 persen dari PDB," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menkeu Suahasil menyatakan kalau defisit APBN ini masih sesuai target (on track) karena Pemerintah menargetkan defisit sebesar 2,85 persen dari PDB.
Ia juga membantah kalau angka defisit ini menandakan APBN tekor lantaran Pendapatan Negara lebih kecil ketimbang Belanja Negara. Menurutnya, Pemerintah sejak awal memang mendesain APBN defisit.
"Tekor artinya pendapatannya lebih rendah dari belanja. Tapi memang inilah APBN kita, didesain dari sejak awal, karena itu kalau menggunakan kata tekor, bukan berarti tekor itu rugi," timpal dia.
"APBN itu enggak ada urusan dengan untung dan rugi. APBN itu adalah belanja untuk masyarakat, untuk seluruh rakyat. Jadi APBN memang didesain defisit, bukan didesain tekor dalam arti rugi. Ini ingin saya tegaskan ya," jelas Suahasil.
Rincian pendapatan dan belanja negara
Hingga 31 Oktober, Pendapatan Negara tercatat Rp 2.618 triliun atau 83 persen dari target (outlook) APBN. Angka ini tumbuh 23,9 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Pendapatan Negara itu mencakup Penerimaan Perpajakan Rp 2.064 triliun atau setara 76,7 persen dari target APBN dan pertumbuhan tahunan 20,8 persen. Ini terdiri dari Penerimaan Pajak Rp 1.796,8 triliun (76,2 persen dari target, pertumbuhan 23,2 persen yoy) serta Kepabeanan dan Cukai Rp 267,2 triliun (79,5 persen dari target, pertumbuhan 7,2 persen yoy).
Kemudian ada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 551,8 triliun atau setara 120,2 triliun dari target dengan pertumbuhan 37 persen. Lalu ada Penerimaan Hibah sebesar Rp 2,1 triliun atau setara 318,8 triliun dengan pertumbuhan minus 16,6 persen yoy.
Selanjutnya ada Belanja Negara Rp 2.997,2 triliun atau setara 78 persen dari target APBN dengan pertumbuhan 15,6 persen yoy per 31 Oktober 2026.
Belanja Negara ini mencakup Belanja Pemerintah Pusat Rp 2.343,6 triliun atau 74,4 persen dari target dan tumbuh 24,7 persen yoy. Ini terdiri Belanja Kementerian Lembaga (K/L) Rp 1.239,1 triliun (82 persen dari target, pertumbuhan 28,9 persen yoy) serta Belanja non K/L Rp 1.104,5 triliun (67,4 persen dari target, pertumbuhan 20,3 persen yoy).
Belanja Negara ini juga meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 653,6 triliun atau setara 94,3 persen dari target APBN dengan pertumbuhan tahunan minus 8,4 persen yoy.
Kemudian ada Keseimbangan Primer dengan surplus Rp 114,8 triliun serta Pembiayaan Anggaran Rp 595,2 triliun per 31 Oktober 2026.