- Pemerintah memperbolehkan eksportir menyimpan devisa hasil ekspor di bank devisa non-BUMN berdasarkan PP Nomor 21 Tahun 2026.
- Airlangga Hartarto menyampaikan kebijakan tersebut di Jakarta pada 13 November 2026 untuk memperkuat aturan devisa hasil ekspor.
- Pemerintah membentuk PT DSI dan Portal NADI untuk mengelola ekspor komoditas strategis mulai 1 Januari 2027.
Suara.com - Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) kini bisa disimpan di bank milik asing. Tadinya devisa hasil ekspor hanya boleh disimpan di bank BUMN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan selain soal bank tempat menyimpan DHE, pemerintah juga menambah daftar negara yang perusahaannya mendapat perlakuan khusus terkait devisa hasil ekspor.
"Pemerintah juga memperkuat kebijakan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam," kata Airlangga dalam acara Kadin Indonesia Economic & Diplomatic Breakfast of November 2026 di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026 memberikan izin kepada eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan untuk menempatkan sedikitnya 30 persen dari hasil ekspor selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditunjuk oleh Bank Indonesia, termasuk bank non-BUMN.
Ketentuan itu berlaku bagi eksportir yang memenuhi kriteria kepemilikan saham, yakni perusahaan pertambangan Indonesia yang memiliki setidaknya satu pemegang saham dari tujuh negara atau wilayah yang ditetapkan, yaitu Amerika Serikat, Kanada, China (termasuk Hong Kong), Australia, Korea Selatan, Jepang, dan Uni Eropa, dengan kepemilikan saham minimal 10 persen.
Sementara selain lima bank BUMN, yakni BRI, BNI, Bank Mandiri, BTS dan BSI, pemerintah juga telah menunjuk 11 bank lain sebagai tempat penempatan hasil devisa ekspor yakni antara lain Standard Chartered, Deutsche Bank, MUFG, HSBC, ICBC, JPMorgan, Citibank, dan OCBC NISP.
Sementara itu, usulan revisi terhadap ketentuan tersebut mencakup perluasan cakupan entitas bisnis yang dapat memenuhi persyaratan serta pengakuan kepemilikan saham secara tidak langsung melalui Ultimate Beneficial Owner (UBO).
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan pemerintah tengah menyiapkan kerangka ekspor komoditas sumber daya alam strategis melalui pembentukan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (PT DSI) sebagai perantara tunggal dalam tata kelola ekspor tiga komoditas, yaitu batu bara, minyak nabati, dan ferro alloy.
Melalui Portal DSI (NADI) yang terintegrasi dengan CEISA dan SINSW, lanjut Airlangga mengatakan, DSI bertugas meninjau, memverifikasi, dan menyetujui dokumen ekspor, termasuk kontrak dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), serta mengawasi proses pra dan pascabea cukai.
Meskipun transaksi komersial tetap dilakukan secara langsung antara eksportir dan pembeli, eksportir wajib menyampaikan seluruh dokumen melalui portal dan tetap bertanggung jawab atas pemenuhan persyaratan ekspor.
Pemerintah menargetkan penyelesaian perubahan regulasi pada pertengahan November 2026, dilanjutkan dengan pengujian sistem pada 15 November 2026 dan uji coba terbatas pada 15 Desember 2026, sehingga Portal DSI (NADI) dapat beroperasi penuh pada 1 Januari 2027.