- Pemerintah resmi menambah Bank OCBC NISP dalam daftar penampung rekening khusus Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam.
- Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan total 16 bank devisa terdiri dari lima bank BUMN dan sebelas swasta.
- Perluasan daftar bank tersebut merupakan hasil evaluasi kebijakan sesuai Pasal 18A Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2026.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan kalau Pemerintah resmi menambah jumlah bank yang menampung rekening khusus untuk Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA).
Menko Perekonomian menyatakan kalau penambahan bank ini merupakan hasil evaluasi Pemerintah terhadap implementasi kebijakan DHE SDA yang diatur dalam Pasal 18A Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2026.
Saat ini Pemerintah menyetujui total 16 bank yang menampung rekening DHE SDA dengan rincian lima bank BUMN serta 11 bank swasta. Terbaru yang diizinkan adalah PT Bank OCBC NISP Tbk (kode saham: NISP).
"Terkait bank devisa untuk penempatan DHE SDA, telah disepakati menjadi 16 bank, lima bank BUMN dan 11 bank non-BUMN, dan menyetujui permohonan dari Bank OCBC NISP Tbk," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, dikutip Selasa (10/11/2026).
Lebih jelasnya, berikut daftar bank yang diizinkan Pemerintah untuk menampung rekening DHE SDA.
5 bank BUMN:
- Bank Mandiri
- Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- Bank Negara Indonesia (BNI)
- Bank Tabungan Negara (BTN)
- Bank Syariah Indonesia (BSI)
11 bank swasta:
- Standard Chartered Bank
- Deutsche Bank
- MUFG Bank
- JPMorgan Chase Bank
- Citibank
- Bank of China
- Bank ICBC Indonesia
- Bank China Construction Bank Indonesia
- Bank SMBC Indonesia
- Bank HSBC Indonesia
- Bank OCBC NISP
Adapun perluasan daftar bank ini merupakan bagian dari fasilitas khusus bagi eksportir sektor pertambangan yang memenuhi persyaratan dalam Pasal 18A PP Nomor 21 Tahun 2026.
Dengan ketentuan tersebut, eksportir yang memenuhi kriteria dapat menempatkan paling sedikit 30 persen DHE SDA selama minimal tiga bulan pada bank devisa yang ditetapkan pemerintah, termasuk bank non-BUMN.
Namun fasilitas tersebut berbeda dengan ketentuan umum bagi eksportir nonmigas yang mewajibkan penempatan 100 persen DHE SDA selama paling singkat 12 bulan pada sistem keuangan Indonesia.
“Kami mengajak para eksportir untuk memenuhi kewajiban pemasukan penempatan DHE sesuai ketentuan di kedua PP dan pihak perbankan memastikan layanan reksus DHE SDA berjalan secara lancar,” jelas Menko Airlangga.