- Prabowo soroti keuntungan SDA Indonesia yang justru dibawa ke luar negeri.
- Izin HGU, tambang hingga kehutanan dinilai terlalu mudah diberikan.
- Prabowo pertanyakan sistem ekonomi yang membuat kekayaan nasional mengalir ke luar negeri.
Suara.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat bagi perekonomian dalam negeri. Pasalnya, sejumlah pihak yang telah mendapatkan fasilitas dan izin pengelolaan kekayaan alam justru membawa keuntungan bisnisnya ke luar negeri.
Prabowo menyindir pihak-pihak yang mengaku sebagai warga negara Indonesia (WNI) ketika mengajukan izin pengelolaan SDA, tetapi tidak menempatkan hasil keuntungan usahanya di Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Prabowo, pemerintah selama ini terlalu mudah memberikan berbagai fasilitas kepada pihak yang ingin mengelola kekayaan alam Indonesia. Fasilitas tersebut mencakup hak guna usaha (HGU), izin usaha pertambangan (IUP), hingga hak pengusahaan hutan (HTI).
Ia menilai, selama belasan hingga puluhan tahun, pihak-pihak tersebut dapat memperoleh izin setelah mengajukan permohonan kepada bupati, gubernur, maupun menteri dengan mengaku sebagai warga negara Indonesia.
"Bangsa Indonesia ini kita terlalu baik. Kita lemah, iya kan? Udah dikasih fasilitas, sudah dikasih HGU, sudah dikasih IUP, sudah dikasih HTI. Belasan tahun, puluhan tahun, kalau minta IUP, kalau minta HGU, kalau minta HTI ke bupati, gubernur, menteri, kalau minta ngaku saya warga negara Indonesia," kata Prabowo.
Namun, persoalan yang disoroti Prabowo bukan hanya soal pemberian izin, melainkan juga ke mana keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam tersebut mengalir.
Ia menyayangkan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan SDA Indonesia justru dibawa ke luar negeri dan ditempatkan di negara lain.
"Begitu untung, untungnya dibawa keluar dari Indonesia dan ditaruh di luar," ujarnya.
Prabowo pun mengajak para tokoh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), serta kalangan intelektual untuk melihat langsung praktik pengelolaan kekayaan alam di berbagai daerah.
Menurut dia, para pemimpin organisasi keagamaan dan tokoh masyarakat memiliki kedekatan dengan rakyat sehingga dapat menyaksikan langsung bagaimana kekayaan Indonesia dikelola dan ke mana hasilnya mengalir.
"Anda adalah pemimpin umat, Anda adalah pemimpin rakyat, Anda lebih dekat dengan rakyat, Anda ada di daerah-daerah. Anda lihat dengan mata Anda sendiri kekayaan rakyat kita bawa keluar, bawa keluar dan hasilnya tidak tinggal di Indonesia," tuturnya.
Lebih jauh, Prabowo mempertanyakan sistem ekonomi yang memungkinkan keuntungan dari pemanfaatan kekayaan alam Indonesia justru mengalir ke luar negeri.
Ia mengaku pernah meminta penjelasan kepada sejumlah profesor mengenai sistem ekonomi yang memungkinkan kondisi tersebut terjadi.
"Saya bertanya kepada para profesor itu, ini sistem apa? Jelaskan kepada saya ini sistem ekonomi apa?" ucapnya.