- Presiden Prabowo Subianto akan mengajukan dua kandidat wakil presiden kepada MPR RI pada awal Desember 2026.
- Partai Gerindra menyatakan kedua calon tersebut dipilih berdasarkan kapasitas eksekusi program serta efektivitas kerja kabinet pemerintahan.
- Pemilihan satu dari dua kandidat tersebut dilaksanakan oleh MPR RI berdasarkan amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.
Suara.com - Partai Gerindra menyatakan keyakinannya siapa pun orangnya yang menjadi dua kandidat calon wakil presiden (cawapres) yang akan diajukan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI memiliki kapasitas untuk menerjemahkan sekaligus mengeksekusi berbagai program kerja pemerintah.
Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menyampaikan bahwa Prabowo memiliki pertimbangan yang matang dalam menyeleksi dua nama tersebut, dengan menempatkan efektivitas kerja kabinet sebagai prioritas utama.
"Pertimbangan utamanya adalah efektivitas kerja kabinet. Siapapun dua nama yang nantinya diusulkan Presiden Prabowo ke MPR dipastikan dipilih berdasarkan rekam jejak kapasitas eksekusi program dan kemampuan membantu tugas-tugas kenegaraan Presiden secara langsung," kata Sugiat kepada wartawan, Sabtu (14/11/2026).
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI ini juga menyebutkan, pengajuan dua kandidat oleh Presiden bukanlah sekadar formalitas prosedural.
Kedua sosok yang diusulkan nantinya dinilai memiliki kelayakan yang setara untuk mengemban tugas kenegaraan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
"Gerindra memandang bahwa Indonesia adalah negara besar dengan keragaman geografis dan demografis yang luas. Dalam setiap pertimbangan strategis, Presiden tentu memperhatikan aspek representasi yang mampu merangkul seluruh elemen bangsa, baik dari sisi kewilayahan maupun generasi," katanya.
Sugiat menjelaskan, bahwa pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden ini dijalankan sesuai dengan amanat Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, di mana MPR RI memiliki wewenang untuk memilih satu dari dua kandidat yang diusulkan oleh Presiden.
Partai Gerindra menegaskan sikapnya untuk menghormati penuh mekanisme demokrasi yang berlangsung di parlemen, sekaligus mengapresiasi langkah cepat pimpinan MPR RI yang telah menjadwalkan tahapan verifikasi hingga sidang paripurna pada awal Desember 2026.
"Meskipun proses pengusulan nama merupakan ranah konstitusional Presiden dan pemilihan berada di tangan MPR, kami yakin bahwa rekam jejak, integritas, dan penerimaan publik terhadap calon-calon yang diusulkan menjadi bagian tak terpisahkan dari pertimbangan," katanya.
Terkait dinamika di internal koalisi, Sugiat meyakini seluruh partai politik pendukung pemerintah memiliki kedewasaan dalam menyikapi proses ketatanegaraan ini.
Meskipun penentuan nama merupakan hak prerogatif Presiden, Prabowo disebut tetap mengedepankan musyawarah bersama para pimpinan partai koalisi—seperti dalam pertemuan di Istana Bogor—untuk menyerap masukan dan menjaga soliditas.
"Setelah proses ini selesai, seluruh energi koalisi akan kembali difokuskan sepenuhnya pada pencapaian target-target kesejahteraan rakyat," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Gerindra turut menyampaikan apresiasi kepada pimpinan partai koalisi, seperti PAN dan Golkar, yang sebelumnya menyebut sejumlah kader Gerindra—di antaranya Sufmi Dasco Ahmad, Ahmad Muzani, dan Sugiono—sebagai figur yang layak masuk dalam bursa cawapres.
Menanggapi hal itu, Sugiat menegaskan bahwa kader partainya siap ditempatkan di mana saja, tetapi tetap menunggu keputusan resmi dari Presiden.
"Seluruh kader Gerindra berpegang pada prinsip pengabdian. Baik ditugaskan di legislatif, eksekutif, maupun posisi lainnya, kader Gerindra selalu siap menjalankan perintah partai dan Presiden demi kepentingan bangsa. Namun, kami tidak dalam posisi mendahului keputusan Presiden," katanya.
Lebih lanjut, Sugiat menekankan bahwa latar belakang partai bukanlah tolok ukur utama bagi Presiden Prabowo. Fokus utamanya adalah menemukan figur yang memiliki chemistry, loyalitas, serta pemahaman mendalam untuk mempercepat agenda strategis nasional seperti ketahanan pangan, energi, dan hilirisasi.
"Sosok terpilih nantinya harus mampu memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif serta menjaga stabilitas politik nasional hingga akhir masa jabatan," pungkasnya.