- Ekonom UAJY Y. Sri Susilo menyatakan kepatuhan pajak warga bergantung pada bukti manfaat dan pengelolaan negara.
- Menkeu Suahasil Nazara meminta dukungan publik pada Sabtu (14/11/2026) untuk mengejar kekurangan target pajak Rp514 triliun.
- Fokus anggaran pada program baru berpotensi menunda pembangunan fasilitas publik dan menurunkan kepercayaan wajib pajak.
Suara.com - Ekonom Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY), Y. Sri Susilo, menilai pemerintah tidak cukup hanya mengimbau masyarakat agar patuh membayar pajak. Pemerintah juga harus memastikan masyarakat merasakan manfaat nyata dari uang pajak yang disetorkan.
Menurut dia, kemauan masyarakat membayar pajak berkaitan erat dengan kepercayaan terhadap pengelolaan uang negara. Ketika manfaatnya tidak dirasakan, sementara persoalan korupsi dan program pemerintah yang belum optimal terus muncul, kepatuhan wajib pajak berpotensi terpengaruh.
"Tapi kalau misalnya tahu bayar pajak, yang muncul di berita adalah oknum pegawai pajak korupsi," kata Sri Susilo kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Sri Susilo mencontohkan, masyarakat akan lebih ikhlas menyumbang untuk kepentingan kampung atau rumah ibadah karena bisa melihat langsung hasil penggunaannya. Hal serupa semestinya berlaku pada pajak.
Masyarakat perlu mengetahui dan merasakan bahwa uang yang mereka bayarkan kembali dalam bentuk pelayanan dan fasilitas publik.
"Jadi prinsipnya demikian, kalau pajak itu benar-benar dia nikmati, kembali kepada masyarakat, pasti dengan relatif lebih sukarela membayar pajak itu dan mungkin membayar pajak dengan benar, apalagi di Indonesia ini kan sistemnya self-assessment, mengisi pajak sendiri," ujarnya.
Ia turut menyoroti alokasi anggaran pemerintah yang kini difokuskan pada sejumlah program, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Pengalihan anggaran itu berpotensi membuat pembangunan fasilitas publik di daerah tertunda.
"Sehingga dampaknya mungkin daerah-daerah tertentu yang jalannya harusnya diperbaiki tertunda, ya to? Karena dananya dikurangi tadi," ucapnya.
Selain persoalan kepercayaan, Sri Susilo melihat kondisi ekonomi masyarakat dan dunia usaha yang belum sepenuhnya pulih turut memengaruhi penerimaan pajak. Aktivitas usaha belum kembali seperti sebelum pandemi, sementara persaingan semakin ketat dan pendapatan pelaku usaha masih naik turun.
"Apalagi kita ngomong masyarakat, ya. Masyarakat muncul istilah in this ekonomi. Sehingga menjadi keprihatinan kita semua dan itu terjadi tidak hanya di masyarakat tapi juga pada dunia usaha," kata dia.
Terkait permintaan dukungan masyarakat oleh Menteri Keuangan, Sri Susilo, menyebut langkah itu sebagai moral suasion atau imbauan moral dalam kebijakan publik.
Namun, ajakan tersebut tidak otomatis efektif apabila tidak disertai perbaikan pengelolaan anggaran dan bukti manfaat pajak yang bisa dirasakan masyarakat.
Suhahasil Minta Dukungan Warga Bayar Pajak
Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara, meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.
Adapun realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2026 baru sekitar 76,2 persen atau Rp 1.796,8 triliun. Ini berarti masih kurang 23,8 persen. Diharapkan akhir tahun ini dapat mencapai target sebesar Rp 2.310,8 triliun.