- Ekonom UGM Rijadh Djatu Winardi menyatakan kekurangan penerimaan pajak 2026 meningkatkan risiko utang negara dan bunga.
- Realisasi pajak hingga Oktober 2026 mencapai 76,2 persen sehingga masih kurang Rp514 triliun dari target akhir tahun.
- Tekanan fiskal tersebut berpotensi menyempitkan ruang anggaran, memangkas transfer daerah, dan membebani daya beli masyarakat.
Suara.com - Ekonom Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Rijadh Djatu Winardi, mengingatkan potensi kekurangan penerimaan pajak pada 2026 dapat menambah tekanan fiskal pada APBN 2027.
Pemerintah berisiko harus menambah utang untuk menutup kekurangan penerimaan, yang kemudian memperbesar beban pembayaran bunga pada tahun-tahun berikutnya.
"Kalau kurang penerimaan kan berarti harus ada financing-nya ya yang most likely itu adalah penerbitan surat utang negara yang akan bertambah. Nah, kalau utang bertambah maka bunga juga akan bertambah ya di tahun-tahun berikutnya," kata Rijadh kepada Suara.com, Sabtu (14/11/2026).
Konsekuensinya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat berpotensi tersedot untuk membayar bunga utang.
Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara meminta dukungan masyarakat untuk mengejar kekurangan target penerimaan pajak sebesar Rp514 triliun.
Mengingat realisasi penerimaan pajak sampai Oktober 2026 baru sekitar 76,2 persen atau Rp1.796,8 triliun. Sementara targetnya akhir tahun ini dapat menembus sebesar Rp2.310,8 triliun atau masih kurang 23,8 persen.
Tekanan berikutnya adalah semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah untuk menghadapi gejolak ekonomi pada 2027.
"Tentu ruang defisit akan makin sempit ya. Jadi kalau untuk bantalan menghadapi mungkin guncangan dari 2027 itu ya akan makin tipis," ucapnya.
Rijadh menyebut persoalan tersebut dapat membuat target penerimaan pajak 2027 semakin berat.
Kegagalan memenuhi target pada tahun sebelumnya akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah dalam menyusun dan merealisasikan target penerimaan berikutnya.
Dampak lebih luas dari tekanan fiskal tersebut berpotensi dirasakan pemerintah daerah dan masyarakat. Rijadh menilai pemerintah bisa kembali memangkas transfer ke daerah (TKD).
Sehingga kemampuan daerah membiayai pembangunan dan pelayanan publik semakin terbatas.
Ia mengingatkan kemungkinan kebijakan penambahan pajak atau evaluasi batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Jika dilakukan, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban kelas menengah dan kelompok rentan yang daya belinya belum sepenuhnya pulih.
"Jadi risikonya itu akan luas terkait dengan situasi 2026 yang bergeser ke 2027," ujarnya.