Strategi Redam Rupiah Lemah, Transaksi Derivatif Valas Melesat 202,4 Persen

Senin, 16 November 2026 | 15:25 WIB
Ilustrasi Rupiah. Foto: Petugas salah satu tempat penukaran mata uang asing menghitung uang rupiah dan dollar AS di Jakarta, Selasa (29/9/2026). [Suara.com/Alfian Winanto]
BACA 10 DETIK
  • Transaksi DNDF di KPEI melonjak 202,4 persen menjadi US$7,41 miliar per 31 Oktober 2026.
  • KPEI dan Bank Indonesia menggunakan instrumen DNDF untuk menstabilkan rupiah serta menarik modal asing.
  • Skema Central Counterparty KPEI menghilangkan risiko gagal bayar dan memangkas beban modal bank.

Suara.com - Transaksi derivatif nilai tukar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) yang dikliringkan melalui PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) atau IDClear melonjak 202,4 persen hingga mencapai US$7,41 miliar per 31 Oktober 2026. 

Lonjakan ini mencerminkan semakin krusialnya peran instrumen lindung nilai (hedging) tersebut dalam meredam gejolak kurs rupiah sekaligus menarik arus masuk modal asing (capital inflow) ke pasar keuangan domestik.

Direktur Riset, Keanggotaan, dan Dukungan Bisnis KPEI, Ignatius Denny Wicaksono, memaparkan bahwa nilai nosional transaksi DNDF di KPEI meningkat tajam dibandingkan posisi tahun 2025 yang tercatat sebesar US$2,45 miliar atau setara Rp30 triliun hingga Rp40 triliun. 

Pertumbuhan tersebut turut diikuti kenaikan frekuensi transaksi dari 546 transaksi menjadi 1.274 transaksi, serta lonjakan jumlah posisi terbuka sebesar 133 persen dari tahun 2025 ke 2026.

Menurut Denny, instrumen DNDF menjadi andalan Bank Indonesia (BI) dalam menstabilkan nilai tukar rupiah sekaligus membuka pintu masuk bagi investor global. Lewat skema DNDF, investor asing yang ingin menempatkan dana pada instrumen domestik seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dapat mengunci kepastian kurs di masa depan tanpa harus menanggung risiko fluktuasi nilai tukar.

"Jadi tujuannya adalah SRBI-nya itu rate-nya dinaikin, orang investor luar negeri mau beli SRBI, tapi risiko kursnya mereka enggak mau, dengan dikasih DNDF dengan kurs yang bagus sama BI, gitu ya. Dengan kurs yang bagus, rate return saya jadinya bagus dibanding saya investasi ke luar. Mau deh akhirnya, tujuannya adalah capital inflow gitu ya, ke kita dengan adanya DNDF ini," ujar Denny, Senin (16/11/2026).

Direktur Riset, Keanggotaan, dan Dukungan Bisnis KPEI, Ignatius Denny Wicaksono.

Selain memikat modal asing, mekanisme DNDF yang bersifat non-deliverable efektif menahan tekanan pada pasar spot valuta asing (valas). Dalam transaksi ini, pembeli dan penjual tidak perlu mempertukarkan dana pokok dolar AS secara fisik di awal maupun saat jatuh tempo, melainkan cukup menyelesaikan selisih bersih (netting) pergerakan kursnya dalam mata uang rupiah.

"Tujuannya buat apa? Tujuannya ya enggak ada uang gede banget di depan yang masuk karena 1 juta dolarnya dilepas lagi, kan nanti gede banget impact-nya ke stabilitas rupiah," jelas Denny.

Hapus Risiko Gagal Bayar dan Pangkas Beban Modal Bank

Peran KPEI dalam mengkliringkan transaksi DNDF dimulai sejak resmi beroperasi sebagai lembaga kliring dan penjaminan sentral (Central Counterparty/CCP) di pasar uang dan valas pada 30 September 2024. 

Penunjukan KPEI tersebut merupakan tindak lanjut dari mandat kesepakatan negara-negara G20 pasca-krisis keuangan global 2008 serta amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Direktur Utama KPEI, Antonius Herman Azwar, menegaskan bahwa perluasan fungsi KPEI dari pasar modal ke pasar uang dan valas menjadi langkah strategis untuk memperdalam pasar keuangan nasional.

"Adanya P2SK ya, Undang-Undang P2SK yang baru, itu sebenarnya kalau kita cermati itu adalah menjadi tonggak juga di mana pasar keuangan seluruhnya, baik pasar modal, pasar uang ini menjadi sinergi untuk pendalaman pasar di Indonesia, pembangunan ekonomi," tutur Antonius.

Lewat skema CCP, KPEI mengambil alih posisi sebagai lawan transaksi sentral bagi seluruh pihak yang bertransaksi melalui mekanisme novasi. Kehadiran penjamin terpusat ini menghapus risiko gagal bayar pihak lawan (counterparty risk) yang selama ini membuat pasar valas terfragmentasi akibat bank-bank besar enggan bertransaksi bilateral dengan bank yang lebih kecil, seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

"Ke CCP, ke KPEI enggak ada risiko sama sekali karena kita menjamin semuanya," imbuh Denny.

Untuk mempercepat migrasi transaksi perbankan ke sistem terpusat, BI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memberikan insentif berupa penghapusan beban pengurang rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) bagi bank yang bertransaksi derivatif over-the-counter (OTC) melalui CCP. 

Sebaliknya, transaksi derivatif di luar CCP tetap dikenakan beban perhitungan risiko yang menggerus permodalan bank.

Meski nilai transaksinya melesat lebih dari dua kali lipat, KPEI menilai ruang pertumbuhan kliring DNDF masih sangat besar. 

Saat ini, keanggotaan kliring DNDF di KPEI baru diikuti oleh 12 bank, terdiri dari 8 bank pemegang saham seperti Bank Mandiri, BNI, CIMB Niaga, dan Maybank bersama BI dan Bursa Efek Indonesia, serta 4 anggota kliring non-pemegang saham, dengan tingkat efisiensi netting sebesar 1,15 persen.

Ke depan, KPEI menargetkan jumlah partisipan kliring DNDF dapat bertumbuh hingga 90 sampai 100 bank guna mengejar target BI sebesar 1 miliar Dolar AS per hari dengan tingkat partisipasi 60 persen perbankan. 

Untuk menarik keterlibatan bank-bank asing yang beroperasi di dalam negeri, KPEI tengah memproses pengakuan standar internasional (Qualified CCP) dari otoritas Eropa (ESMA), Amerika Serikat (CFTC), Jepang (JFSA), dan Inggris (BOE) yang ditargetkan rampung pada tahun depan.

Terkait
Terpopuler
Terkini
Lihat Artikel Lainnya

Dapatkan Aplikasi
Suara.com