- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani prihatin atas dugaan kekerasan seksual oleh Bupati Kupang Yosef Lede terhadap mahasiswi di NTT pada Senin, 16 November 2026.
- Polda NTT memastikan penanganan kasus hukum berjalan profesional tanpa perlakuan khusus serta telah memeriksa korban, saksi, dan hasil visum medis.
- Komisi X DPR mendukung proses hukum menyeluruh dan sepakat memberikan pemberatan hukuman karena terlapor merupakan pejabat publik yang harus menjadi teladan.
Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan keprihatinan atas mencuatnya kasus dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berusia 21 tahun.
Menurut Lalu, kasus tersebut menjadi tamparan di tengah upaya DPR bersama pemerintah membenahi ekosistem pendidikan tinggi agar terbebas dari berbagai bentuk kekerasan.
"Ya tentu itu menjadi keprihatinan kita semua bahwa di saat kami bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi sedang betul-betul menuntaskan persoalan kekerasan, baik kekerasan verbal, kekerasan fisik maupun kekerasan seksual, muncul lagi kasus seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur," kata Lalu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meski demikian, politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan untuk memastikan kebenaran dugaan tersebut.
Ia mengaku Komisi X DPR hingga kini belum menerima laporan resmi dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengenai duduk perkara kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT) tersebut.
"Tapi silakan aparat penegak hukum untuk menyelidiki kebenaran dari hal tersebut. Kami sampai dengan hari ini belum menerima update dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi apakah benar peristiwa tersebut. Kalaupun benar ya tentu kami sungguh sangat menyayangkan," ujarnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pemberatan hukuman jika pihak yang terbukti melakukan kekerasan seksual merupakan seorang kepala daerah, Lalu menyatakan persetujuannya.
Ia menilai pejabat publik, terlebih kepala daerah, memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat yang dipimpinnya.
"Ya harapannya begitu, sebagai public figure, sebagai kepala daerah apalagi, tentu harus memberikan contoh yang baik, memiliki etika, adab, moral, dan akhlak yang menjadi panutan bagi seluruh masyarakat yang dipimpinnya," pungkasnya.
Polda NTT Pastikan Penanganan Tanpa Perlakuan Khusus
Sebelumnya, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memastikan tidak akan memberikan perlakuan khusus dalam menangani laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang Yosef Lede.
Penyidik Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA dan PPO) telah mengumpulkan bukti dan memeriksa sejumlah pihak terkait.
Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra mengatakan, penanganan perkara akan mengacu pada fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan. Jabatan maupun status pihak yang dilaporkan tidak akan memengaruhi proses hukum.
Henry menegaskan penyidik tidak akan tebang pilih dalam menangani perkara tersebut. Ia juga meminta masyarakat dan media turut mengawal proses hukum, sembari memberikan ruang bagi penyidik untuk mengungkap kasus secara menyeluruh.
Sementara itu, Direktur Reserse PPA dan PPO Polda NTT Kombes Nova Irone Surentu mengatakan penyidik telah memeriksa korban dan sejumlah saksi yang mengetahui atau memiliki informasi terkait dugaan peristiwa tersebut.
Penyidik juga telah meminta pemeriksaan Visum et Repertum (VER) serta berkoordinasi dengan Rumah Sakit Bhayangkara untuk pemeriksaan medis.
Selain itu, pendampingan psikologis bagi korban disiapkan melalui koordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi NTT.