- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kemenkeu menyelenggarakan Uji Kompetensi Perpajakan periode 17 sampai 24 pada 23 hingga 26 November 2026.
- Peserta Warga Negara Indonesia dengan NPWP dapat mendaftar daring serta memilih level sertifikasi secara langsung tanpa harus berjenjang.
- Hasil kelulusan ujian diumumkan pada 10 Desember 2026 dan Surat Keterangan Kompetensi diterbitkan tanggal 17 Desember 2026.
Suara.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membuka kesempatan bagi para praktisi, akademisi, maupun masyarakat umum di berbagai kota besar Indonesia yang ingin memvalidasi keahliannya di bidang fiskal.
Melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Kemenkeu resmi menyelenggarakan Uji Kompetensi Perpajakan (UKP) periode 17–24 tahun 2026 sebagai jalur resmi untuk memperoleh Surat Keterangan Kompetensi (SKK).
Bagi kalangan profesional usia produktif yang tengah meniti karier di sektor keuangan, akuntansi, maupun konsultasi pajak, kepemilikan SKK menjadi nilai tambah strategis untuk memperkuat portofolio profesional.
Mengacu pada jadwal resmi yang dirilis kementerian, fase pendaftaran UKP periode 17–24 dibuka mulai 13 November 2026 pukul 08.00 WIB dan akan ditutup pada 17 November 2026 pukul 17.00 WIB. Setelah proses seleksi administrasi rampung, pelaksanaan ujian dijadwalkan berlangsung selama empat hari pada 23 hingga 26 November 2026.
Menariknya, skema penyelenggaraan ujian kali ini memberikan keleluasaan bagi calon peserta dalam menentukan level sertifikasi sesuai dengan kapasitas masing-masing. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPK Kemenkeu, Dwi Teguh Wibowo, menegaskan bahwa peserta tidak diwajibkan menempuh tingkatan ujian dari level paling dasar terlebih dahulu.
"Peserta dapat memilih UKP Tingkat A, Tingkat B, atau Tingkat C, tanpa harus mengikuti ujian secara berjenjang," ujar Dwi Teguh Wibowo dalam keterangan resmi, Kamis (12/11/2026).
Syarat Wajib dan Tahapan Registrasi Akun SSO
Sebelum mengakses portal pendaftaran, calon peserta harus memastikan telah memenuhi dua persyaratan dasar yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara. Pertama, peserta wajib berstatus sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Kedua, peserta harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang statusnya telah diaktivasi sebagai NPWP di dalam sistem administrasi perpajakan nasional.
Sebagaimana mekanisme pada periode-periode sebelumnya, alur pendaftaran diawali dengan pembuatan akun single sign-on (SSO) pada portal resmi yang disediakan Kemenkeu. Setelah proses pembuatan akun berhasil, calon peserta dapat langsung masuk (login) menggunakan akun masing-masing untuk memulai proses registrasi melalui halaman dasbor.
Agar sistem dapat memproses pengajuan ujian, peserta diwajibkan melengkapi profil pendaftaran terlebih dahulu dengan mengikuti urutan navigasi berikut:
- Klik ikon foto profil yang terletak di sudut kanan atas layar portal.
- Pilih menu Dasbor dari daftar opsi yang muncul.
- Klik bagian Profil, lalu lanjutkan dengan memilih tombol Edit Profil untuk mengisi formulir biodata secara lengkap.
- Kelengkapan Dokumen dan Proses Verifikasi Profil
Dalam pengisian data pada menu profil tersebut, Dwi mengimbau seluruh calon peserta untuk meneliti kembali kebenaran informasi yang diinput agar tidak terkendala saat proses validasi administratif. Selain mengisi formulir digital, peserta juga wajib melampirkan tiga jenis dokumen pendukung dengan format serta spesifikasi teknis yang telah ditentukan:
- Pasfoto Terbaru: Diunggah dalam format JPG dengan ukuran 4 × 6 cm berlatar belakang warna putih. Dalam foto tersebut, peserta diwajibkan mengenakan busana yang rapi dan sopan, dengan posisi wajah serta setengah badan menghadap lurus ke arah kamera.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP): Diunggah dalam bentuk hasil pindai (scan) dokumen asli yang terbaca jelas dengan format fail PDF.
- Ijazah Pendidikan Terakhir: Diunggah dalam bentuk hasil pindai (scan) dokumen asli dengan format fail PDF.
Usai mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan, peserta diminta untuk secara berkala memantau status verifikasi profil melalui laman resmi sertifikasi.
Apabila tim verifikator menemukan ketidaksesuaian data maupun dokumen yang perlu direvisi, peserta harus segera melakukan perbaikan sesuai dengan instruksi yang tertera pada laman tersebut. Pendaftaran untuk mengikuti jadwal UKP baru dapat dieksekusi setelah status profil peserta dinyatakan terverifikasi.
Terkait teknis pelaksanaan, seluruh rangkaian UKP periode 17–24 diselenggarakan secara daring (online) menggunakan perangkat komputer melalui sistem Computer Assisted Test (CAT).
Guna menjamin integritas dan kelancaran selama sesi ujian berlangsung, setiap peserta diwajibkan mengunduh serta memasang aplikasi Safe Exam Browser (SEB) versi 1.0.2 beserta fail konfigurasi khusus yang telah ditetapkan oleh panitia untuk menjalankan aplikasi ujian daring tersebut.
Bagi calon peserta yang membutuhkan rincian lebih mendalam mengenai tata cara pendaftaran, panduan teknis registrasi, petunjuk penggunaan aplikasi ujian, hingga mekanisme pelaksanaan tes secara keseluruhan, seluruh informasi resmi dapat diakses secara terbuka melalui tautan klc.kemenkeu.go.id/sertifikasi/t/bppk-ukp/info.
Pelaksanaan UKP periode 17–24 akan digelar selama empat hari penuh, terhitung mulai tanggal 23 hingga 26 November 2026. Setelah seluruh sesi ujian selesai dievaluasi, BPPK Kemenkeu dijadwalkan mengumumkan hasil kelulusan peserta pada 10 Desember 2026, sementara dokumen Surat Keterangan Kompetensi (SKK) bagi peserta yang dinyatakan lulus akan diterbitkan secara resmi pada 17 Desember 2026.