- Kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86%, jauh tertinggal dari kredit investasi.
- Daya beli dan ketidakpastian pendapatan membatasi permintaan kredit rumah tangga.
- OJK dorong kredit tumbuh, tetapi bank tetap wajib menjaga risiko gagal bayar.
Suara.com - Pertumbuhan kredit perbankan yang masih melaju dua digit ternyata menyimpan persoalan. Di tengah ekspansi pembiayaan yang cukup kencang, kredit konsumsi justru tertinggal jauh dibandingkan kredit investasi dan modal kerja. Kondisi ini menjadi sinyal belum pulihnya permintaan pembiayaan rumah tangga di tengah tekanan daya beli masyarakat.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kredit konsumsi hanya tumbuh 4,86% secara tahunan (year on year/yoy) pada September 2026. Angka tersebut jauh di bawah pertumbuhan kredit investasi yang mencapai 23,20% dan kredit modal kerja sebesar 11,89%.
Lambatnya pertumbuhan kredit konsumsi mencerminkan masih terbatasnya kemampuan dan keberanian masyarakat untuk mengambil utang baru. Persoalan daya beli, ketidakpastian pendapatan, hingga kekhawatiran terhadap kemampuan membayar cicilan menjadi tantangan bagi perbankan untuk mendorong penyaluran kredit.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, kondisi kredit konsumsi masih tumbuh lebih moderat dibandingkan dua jenis kredit lainnya. Menurutnya, hal tersebut tidak terlepas dari tantangan daya beli, ekspektasi pendapatan, serta kehati-hatian masyarakat dalam mengambil kewajiban keuangan baru.
Meski demikian, OJK menilai kinerja intermediasi perbankan secara keseluruhan masih berada dalam momentum positif. Pada September 2026, kredit perbankan tumbuh 13,26% yoy, sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 8,22%.
Dari sisi kualitas, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat sebesar 2,07%, sedangkan loan at risk (LaR) berada di level 8,50%.
Namun, pertumbuhan kredit yang tinggi belum tentu mencerminkan kuatnya konsumsi masyarakat. Sebab, ekspansi pembiayaan perbankan juga sangat bergantung pada kemampuan sektor riil dalam menyerap kredit dan menggunakannya secara produktif.
OJK pun mengakui peningkatan penyaluran kredit tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan bank menyediakan pembiayaan. Aktivitas ekonomi dan permintaan dari dunia usaha maupun rumah tangga harus ikut menguat.
Untuk mendongkrak permintaan kredit, OJK berharap berbagai program pemerintah yang didukung kebijakan fiskal, perdagangan, industri, dan investasi dapat meningkatkan aktivitas ekonomi. Dengan begitu, kebutuhan pembiayaan dari masyarakat dan pelaku usaha diharapkan ikut meningkat.
Di sisi lain, OJK belum memberikan sinyal untuk mendorong bank melakukan ekspansi kredit secara agresif tanpa memperhitungkan risiko. Dian menegaskan perbankan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian, termasuk menilai kemampuan membayar debitur dan memperkuat manajemen risiko.
OJK juga terus mengevaluasi rencana bisnis bank (RBB) dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, biaya dana, likuiditas, permodalan, strategi bisnis, hingga profil risiko masing-masing bank.
Bahkan, sejumlah bank telah menyesuaikan asumsi dan strategi bisnisnya mengikuti perubahan kondisi makroekonomi serta permintaan kredit. Revisi RBB tersebut dinilai sebagai langkah penyesuaian terhadap lingkungan usaha yang berubah.
Memasuki 2027, prospek penyaluran kredit masih dibayangi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, arah kebijakan moneter, likuiditas, serta prospek konsumsi rumah tangga.
OJK bersama Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus memantau perkembangan sektor perbankan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.