- Irjen Eko Hadi Santoso menjalani sidang kode etik Polri terkait dugaan penyadapan ilegal pada 17 November 2026.
- Empat perwira tinggi Polri disangka melakukan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 hingga 2026.
- Irjen Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat dan mengajukan banding pada November 2026.
Suara.com - Majelis Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) kembali menggelar sidang etik terhadap perwira tinggi Polri yang terseret kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Kali ini, giliran Irjen Eko Hadi Santoso yang menjalani pemeriksaan etik.
Sidang tersebut digelar di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 Gedung Divisi Propam Polri, Selasa (17/11/2026).
Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko membenarkan pelaksanaan sidang terhadap Eko.
“Bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Trunoyudo, di Mabes Polri, Selasa (17/11/2026).
Sidang etik Eko dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Sementara posisi wakil ketua dijabat Komjen Agus Dwi Hermawan.
Adapun tiga anggota komisi lainnya adalah Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Ahrie Sonta Lebih Dulu Dipecat, Ajukan Banding
Sidang terhadap Eko menjadi sorotan setelah Irjen Ahrie Sonta lebih dulu dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Polri melalui sidang KKEP pada 10 November 2026.
Majelis KKEP menjatuhkan sanksi PTDH setelah menilai perbuatannya sebagai pelanggaran berat dan tercela.
Dalam persidangan pada 10 November 2026, Ahrie terlihat tertunduk lesu saat mendengarkan putusan pemecatan. Meski demikian, ia menggunakan haknya untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut.
Pengajuan banding membuat proses etik Ahrie belum sepenuhnya berakhir. Putusan PTDH yang dijatuhkan majelis KKEP masih harus melalui pemeriksaan di tingkat banding.
Kasus ini menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Keempatnya diduga terlibat dalam praktik penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga kalangan pengusaha sepanjang 2025–2026.
Penyadapan itu diduga dilakukan tanpa surat permohonan penyidik, lampiran laporan polisi, maupun keterkaitan dengan proses penegakan hukum. Para tersangka juga diduga menghapus hasil penyadapan pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak.
Dalam perkembangan perkara, Listyo Sigit, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso ditahan di Rumah Tahanan Mako Brimob Polri, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena masih dalam kondisi sakit.